KUNINGAN (MASS) – Naiknya jumlah orang miskin di Kabupaten Kuningan hingga menempati urutan tertinggi se Jabar, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD, H Ujang Kosasih MSi.
“Berdasarkan data BPS Jabar yang tersampaikan pula oleh gubernur, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kuningan ini posisinya paling tinggi. Sebelumnya 1,24, dengan adanya pandemic bertambah 1,17 hingga kini menjadi 2,41,” ungkapnya, Kamis (28/1/2021).
Ujang prihatin atas kondisi tersebut. Namun dirinya mengakui, kenaikan indeks ini tak hanya menimpa Kuningan, melainkan Indramayu, Cianjur, Kota Cirebon dan daerah lainnya.
“Yang terpenting bagaimana kita menangani persoalan ini. APBD 2021 baru saja kita tetapkan. Ada anggaran yang kita push untuk penanganan kemiskinan. Harapan kami, pemda dan jajarannya, lalu DPRD bersinergi dalam rangka memikirkan serta melakukan aksi dalam menguranginya,” seru Ujang.
Sepengetahuannya, tim penanganan kemiskinan pemda telah dibentuk sejak lama. “Kalau tidak salah, diketuai pak M Ridho Suganda (wakil bupati),” sebut ketua DPC PKB Kuningan tersebut.
Ikhtiar atau upaya penanggulangan kemiskinan, diyakini oleh Ujang sudah dilakukan. Hanya saja mungkin dampaknya yang belum terasa. Mungkin pula dari aksi yang telah dilakukan, bukan malah mengurangi, tapi justru malah menambah angka Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Oleh karenanya Ujang menyarankan agar pemda perlu merapatkan barisan. Upaya solidisasi tim dengan sinergi antar stakeholder mesti lebih dimaksimalkan.
Kemudian, perlu ada kesepakatan diantara seluruh stakeholder tentang aksi dalam penanganan kemiskinan. Wilayah mana saja yang harus secepatnya didongkrak, serta keberlanjutannya.
“Ada beberapa kecamatan yang indeksnya tinggi. Misal Ciawigebang. Nah tim perlu bersepakat, apakah mau menggarap Ciawigebang dulu, atau kecamatan apa. Kita mulainya darimana, sehingga ada harmonisasi irama,” tuturnya.
Politisi asal Maleber ini berharap agar seluruh rencana aksi yang telah disiapkan oleh pemda dalam melaksanakan APBD 2021 mengarah pada penanganan kemiskinan. Jangan sampai terkesan kegiatan-kegiatan seperti tidak tertaut satu sama lain sehingga nanti tidak punya dampak.
“Insya Allah ini harus duduk bersama secara simultan antara pemda dan DPRD. Pengalaman DPRD yang sering berkomunikasi dengan masyarakat bisa jadi bekal dalam diskusi penanganan kemiskinan,” ucapnya.
Anggaran yang disiapkan, menurut Ujang sudah cukup untuk secara akumulasi melakukan penanganan kemiskinan. Meskipun nomenklatur anggaran tidak secara tersurat untuk penanganan kemiskinan, tapi banyak nomenklatur yang sebetulnya dapat dimaksimalkan untuk itu.
Dalam menyelesaikan masalah ini, ia berpendapat perlu diskusi panjang. Pemda, DPRD dan tokoh masyarakat perlu duduk bersama. Karena dirinya khawatir, selama ini terdapat kesalahan aksi atau implementasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kuningan.
“Itu kekhawatiran saya saja, mungkin selama ini dilakukan pemda salah dalam implementasi. Jadi saya mengusulkan, yuk banyak diskusi,” ajak Ujang. (deden)
