KUNINGAN (MASS) – Untuk yang ingin menyaksikan Kuningan Fair, pameran pembangunan Hari Jadi Kuningan di OSG Linggarjati Kuningan, harus bersiap – siap. Selain berpotensi macet, janagn lupa siapkan bekal keuangan yang banyak. Karena tidak hanya jajanan yang harus dibeli, parkir perkendaraan juga lebih tinggi dari umumnya.
Untuk karcis kendaraan motor, dibandrol Rp 5ribu. Sementara untuk kendaraan mobil, dikarcis sampai Rp 10ribu perkendaraan. Kuningan Fair sendiri, mulai dibuka hari ini, Jumat (23/8/2024) malam.
Tingginya karcis tiket, banyak jadi pertanyaan pengunjung apakah harga itu sesuai dengan benefit yang diterima atau tidak. Kenyamanan dan keamanannya, terjamin atau tidak. Hal itulah yang kemudian dijawab EO Java Creative Ide, Wawan Saputra, pihak ketiga penyelenggara kegiatan.
Dikatakan, ada sekitar 10 titik kantung parkir yang tersedia, dengan bekerjasama dengan para pemilik lahan di sekitar OSG Linggarjati. Menurutnya, lahan parkir sudah ada penanggung jawabnya tersendiri. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dishub, kepolisian sampai LSM.
“Kita dari EO kita kasih koordinator keamanan, jadi dia akan berkoordinasi dengan seluruh ormas LSM dan lain-lain,” terangnya sembari mengatakan, kenapa harganya cukup tinggi, karena harus berbagi termasuk dengan pemilik lahan.
Kuningan Fair sendiri bakal digelar sampai 01 September 2024 mendatang. Di dalamnya, digelar pameran pembangunan dan bazar UMKM, serta berbagai lomba dan festival yang berlangsung dalam setiap harinya, mulai dari lomba tradisional anak, karaoke sampai festival band. Saat ini, di Kuningan Fair tersdia 219 stand yang menyajikan beragam suguhan.
Direktur PDAU Kuningan Heni Susilawati S Sos menegaskan bahwa tahun ini penyelenggaraanya berbeda. Stand-stand yang ada, didominasi para pelaku UMKM.
“SKPD/BUMN 79 stand, sisanya temen-temen UMKM,” ujarnya, Jumat (23/8/2024) siang, kala jumpa pers di lokasi Kuningan Fair.
Dalam kesempatan itu, Heni menjelaskan ini adalah tahun ke-5, pihak PDAU dipercaya kembali menyelenggarakan kegiatan. Ia berharap bisa membayar kepercayaan tersebut dengan penyelenggaraan lebih baik.
“Harapan kami di penyelenggara, bisa lebih bermafat ke daerah, terutama dalam konteks PAD, parkir dan lain-lain,” tuturnya.
Heni mempertegas, penyelenggaraan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tahun 2024 ini, Heni menilai banyak inovasi dan optimis bisa lebih baik. PDAu, tidak menerima pembiayaan secara langsung dari APBD. Pihaknya menerima sewa dari stand-stand UMKM sampai stand pemerintahan, sebagai modal menjalankan kegiatan.
Harga sewa setiap stand juga beragam, mulai dari Rp 4 – 8 juta untuk UMKM. Sedangkan untuk stand SKPD harganya Rp 10 juta.
“Anggaran APBD yang dibayar lewat dinas, kecamatan melalui payment dan dikembalikan dalam bentuk fasilitas,” kata Heni. (eki)
