KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum pulih, masih boncos, justru balik dicurigai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE.
Pasalnya, kata Zul, ikut efesiensi bagi dewan itu sudah seharusnya sesuai arahan presiden. Karena pada dasarnya yang namanya pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif.
“Tapi kalau pernyataan itu hanya tersorot kepada legislatif yang seolah-olah tidak mau efisiensi saya jadi balik bertanya apakah pernyataan ini murni dari pemikiran partainya atau berdasarkan pesanan pihak tertentu sehingga berbicara seperti itu?” kata Zul, Senin (10/3/2025).
“ Sayangnya partai tersebut tidak berada di parlemen DPRD Kuningan sehingga beliau tidak tau persis struktur anggaran di DPRD seperti apa, regulasi yang mengatur DPRD seperti apa, renja di DPRD seperti apa dan seterusnya. Saya juga tidak tau persis pos anggaran mana yang dianggap tidak efisian di DPRD. Maka untuk itu sebelum berbicara di media alangkah arif nya tabayun terlebih dahulu dengan dewan,” imbuhnya lagi.
Menyikapi Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiansi anggaran, kata Zul, DPRD Kuningan sangat mendukung hanya proses efisiensi yang dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kuningan idealnya dilakukan secara terencana dan terarah sehingga tidak mengakibatkan terhambatnya kinerja dalam pelayanan publik.
Dan, masih kata Zul, proses efisiensi ini tidak mengganggu penyelesaian persoalan masyarakat serta dilaksanakan secara bersama sama antara pemerintah dengan DPRD., karena sejatinya secara filosofis pembahasan APBD ini kewenangan DPRD bersama pemerintah daerah.
Zul menyinggung, sebagaimana dimaklumi bahwa tugas pokok dan fungsi DPRD menurut Undang-Undang adalah melaksanakan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Dan memang, diakui politisi senior itu, ketiga fungsi ini tidak seperti pemerintah (eksekutif) yang secara fisik tidak terlihat outputnya.
“Justru dalam kaitan ini kami meminta kepada Bupati untuk bisa duduk bersama seperti apa efisiensi yang akan dilakukan di pemerintah kabupaten Kuningan, diukur secara kongkrit sejak awal termasuk di lembaga DPRD, sehingga kita bisa merencanakan kegiatan pemerintahan secara terukur dan solutif,” ujarnya menantang balik eksekutif. (eki)
