KUNINGAN (MASS) – Dalam upaya memperkuat demokrasi yang partisipatif dan berintegritas, Korps PMII Putri (KOPRI) PMII Kabupaten Kuningan melakukan silaturahmi dan audiensi bersama Bawaslu Kabupaten Kuningan, Senin (11/5/2026) di Kantor Bawaslu Kuningan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog konstruktif untuk membahas optimalisasi pendidikan pengawasan partisipatif sebagai strategi meningkatkan kualitas demokrasi dan pengawasan pemilu di Kabupaten Kuningan.
Ketua KOPRI PMII Kabupaten Kuningan, Aan Lestari, menyampaikan pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan pemuda, perlu terus diperkuat melalui pendidikan politik dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Keterlibatan masyarakat sipil, khususnya kalangan perempuan dan pemuda, perlu terus diperkuat melalui pendidikan politik dan pengawasan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, KOPRI mendorong Bawaslu Kabupaten Kuningan untuk terus membuka ruang kolaborasi yang transparan dan inklusif bagi organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta masyarakat sipil.
“Keterbukaan informasi dan akses partisipasi publik sangat penting agar proses pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” jelas Aan.
Selain itu, KOPRI juga mendorong adanya perhatian serius dari Bawaslu terhadap peningkatan kapasitas serta proses pengakreditasian lembaga pemantau pemilu di Kabupaten Kuningan sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.
Aan Lestari mengatakan keberadaan lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengawasan independen dan partisipatif.
“Keberadaan lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi menjadi bagian strategis dalam memperkuat sistem pengawasan independen dan partisipatif, sekaligus memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.
KOPRI PMII Kabupaten Kuningan menilai penguatan lembaga pemantau pemilu lokal akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan demokrasi masyarakat. Dengan dukungan, pendampingan, dan fasilitasi dari Bawaslu, diharapkan lahir lebih banyak lembaga pemantau yang profesional, independen, dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal.
Aan menyampaikan, langkah kolaboratif yang dibangun bersama Bawaslu tersebut disambut baik oleh Ketua Bawaslu, Firman.
“Pertemuan ini harus menjadi kolaborasi baik antara penyelenggara pemilu dan KOPRI sebagai organisasi yang menjadi langkah penting dalam menciptakan pemilu yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dan berintegritas,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, KOPRI PMII berharap terjalin sinergi berkelanjutan dengan Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadaban. (didin)