KUNINGAN (MASS) – Jadi ceritanya begini, Minggu minggu ini Kabupaten Kuningan sedang ramai di kalangan pemain pemain “Proyek”, pasalnya belakangan LPSE mengumumkan lelang cepat tender dan non tender yang dimana jumlahnya lebih dari 11 Miliar. Tentu ini angka yang fantastis untuk ukuran Kabupaten Kuningan kota kecil, maka dari itu saya sedikit memantau jalannya proses lelang tersebut. Terlebih lagi yang menarik menjadi bahan pembahasan adalah 99% dari tender tersebut berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
Tanpa menggunakan tendensius saya terhadap Dinas Kesehatan Kuningan yang beritanya ramai bulan kemarin yang mendapat sorotan dari Anarkis (Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu), ternyata dalam hal lain diluar transparansi dan masalah “jubir” itu saya mengendus konspirasi pemenang-pemenang tender yang di adakan di LPSE Kuningan. Lah bagaimana mungkin ada pengkondisian, kan itu online dan dipublikasi secara terbuka? Tak jelasin analisa saya.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan terobosan yang dilakukan dari pusat hingga daerah untuk mencegah korupsi dalam tender proyek. Sebelum proyek ini di upload, terlebih dahulu disusun Detail Enginerring Design (DED) atau istilahnya perencanaan, lalu kemudian dibahas dalam kelompok kerja (pokja) yang berbeda beda. Jadi Layanan yang dibuka oleh LPSE itu bersifat online agar masyarakat luas bisa memantau. Selebihnya saya anggap sahabat sudah mengerti cara mainnya LPSE karena bisa dicari soal itu di webnya.
Jadi Sahabat, Lelang cepat untuk kegiatan fisik hemat saya itu berdampak pada saling menjatuhkan harga saat penawaran, sehingga ada potensi dinas mendapatkan rekanan dengan kualitas pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan dikarenakan penawarannya yang sangat rendah walaupun memang harga terendah belum tentu jadi pemenang tapi itu faktor pendukung menuju kemenangan.
Sistem online bukan jaminan membuat tender itu aman dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penentuan pemenang tender. Permainan ini layaknya seperti lingkaran setan, Perusahaan yang ikut lelang sebetulnya sudah tahu siapa saja penentu kemenangan tender, begitupun juga sebaliknya, panitia lelang PPK maupun PPTK mereka mudah mengetahui profil perusahaan yang akan dimenangkan.
Apalagi kemungkinan kemungkinan kontraktor bertemu diluar jam kerja dengan PPK maupun PPTK sangat terbuka, artinya pengaturan besaran anggaran itu sangat mungkin dapat dilakukan jauh-jauh hari. That’s true.
Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bidang terbesar penyumbang tindak pidana korupsi (fun fact), sehingga banyak yang menyebutnya “lahan basah”. Saya berusaha mempunyai fikiran pertemuan pertemuan atau komunikasi dengan peserta diluar jam kerja itu dihilangkan meskipun sulit, Kemungkinan Pengkondisian selanjutnya adalah Dinas dengan calon pemenang tender dan Distributornya, ngeri gak tuh ketiga tiganya, bagaimana? Dalam hal Surat Dukungan (SurDuk) misalnya, pada lelang cepat dinas dimungkinkan menyebutkan atau menunjuk merek tertentu sehingga membuka peluang juga untuk pengkondisian distributor untuk hanya memberikan Surat Dukungan (SurDuk) kepada perusahaan yang sudah di rekomendasikan oleh dinas saja.
Artinya peserta lelang yang sudah mendapatkan 2 Bintang atau lulus verifikasi data dan Penawaran terendah sekalipun tidak mampu menang melawan pengkondisian antara Panitia Lelang, Peserta yang akan dimenangkan dan Distributor, atau bisa juga Surat Dukungan tersebut diberikan kepada peserta lelang yang mendapatkan 2 bintang namun pada akhir pemasukan penawaran, bahkan diberikan potongan harga yang berbeda dengan peserta yang direkomendasikan oleh panitia. Ini kan Kartel namanya! Begitu kata Bossman Mardigu Wowiek.
Selama kuliah saya Jurusan Teknik Informatika, pengakalan sistem juga bisa terjadi atas kerjasama antara peserta lelang dengan petugas lelang untuk menurunkan bandwith atau bahkan menutup servernya, jika peserta lain harus berkutat dengan pemberitahuan server not found 404 si peserta yang sudah bekerjasama dia hanya membawa flashdisk datang ke kantor menyerahkan dokumennya. Namun saya tidak melihat lagi itu untuk tahun sekarang.
Semua ini percuma saja diadakan lelang cepat, lebih baik dinas berbelanja barang dengan metode e-katalog atau lewat penunjukan langsung, jika terjadi seperti itu maka persaingan tidak fair. Dinas Kesehatan hanya melucu. Saya juga sampai hari ini masih mengawal dan menemukan beberapa kejanggalan dalam proses lelang cepat yang terjadi di Dinas Kesehatan.***
Penulis : Mochamad Dzikri Caesar Ryansyah
Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kuningan
