KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos ikut angkat bicara menyikapi ributnya dua pejabat pemda. Elit PDI Perjuangan ini pun menyinggung masalah fenomena dugaan nikah siri di kalangan pejabat.
“Kok bisa ketauan (dugaan) masalah perempuan? Kurang piawai itu namanya,” ujar Rana sambil geleng-geleng kepala Rabu (21/3/2018) malam.
Ia mengaku baru mengetahui insiden ributnya dua pejabat dari media online. “Pas tahu nama pejabatnya, saya sih ketawa saja. Saya tahu rekomendasi kebijakan angaran ke dinas (yang dikepalai) itu terkesan diperlakukan lebih, meski di komisi dewan mendapat sorotan serius,” ungkap Rana.
Portal ini mendapat kabar, Dinas Lingkungan Hidup mendapat perlakuan special kaitan dengan kebijakan anggaran dari TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Bahkan termasuk dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT).
Kabar ini dibenarkan oleh Rana. Namun kembali ke konteks dugaan masalah perempuan, menurutnya, kejadian tersebut tidak perlu diperlebar.
“Itu kan perilaku yang nampak, tinggal dilokalisir saja, terus tindakannya mau apa. Yang penting ada keberanian dan keseriusan tidak untuk mentertibkan hal-hal seperti ini,” tandas Rana.
Menurut dia, hal nikah siri atau beristri lebih dari dua itu kembali ke orangnya. “Bisa adil tidak, mampu tidak, gitu aja kok repot. Banyak juga kan yang punya simpanan kalau dibuka,” ketusnya.
Kalau masalah istri simpanan dibuka, Rana mengatakan bisa jadi bencana. “Ada yang di sana, ada yang di sini. Mungkin yang ini gak terkendali sehingga nekat. Kita kan belum berani lawan pangkostrad di rumah. Aduh bisa kacau urusan dalam negri itu,” seloroh Rana.
Ia menyarankan agar masalah yang nampak dibereskan terlebih dulu secara aturan. “Yang tampak dulu aja diberesin sesuai aturan. Lalu yang belum tampak, nunggu apes aja,” pungkas Rana dengan raut muka menahan tawa. (deden)
