KUNINGAN (MASS) – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Haris, menyoroti penurunan dana transfer pusat sebesar Rp 111,4 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Penurunan tersebut dinilai menjadi penanda serius semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Menurut Naufal, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyampaikan akan melakukan penyesuaian kebijakan anggaran secara ketat guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik tetap terjaga. Penjabat Bupati Kuningan juga menegaskan efisiensi birokrasi serta penajaman skala prioritas pembangunan merupakan langkah strategis dalam menghadapi tekanan fiskal tersebut.
Pemerintah daerah memandang kondisi itu sebagai momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Merespons hal tersebut, Naufal menilai bahwa penurunan dana transfer pusat tidak boleh disikapi secara reaktif semata, melainkan harus dijadikan titik tolak reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal daerah.
“Kondisi ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat merupakan persoalan laten yang selama ini belum diselesaikan secara serius. Pemerintah daerah perlu melangkah lebih jauh dari sekadar efisiensi administratif menuju transformasi kebijakan yang berani dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Naufal, Minggu (11/1/2026).
Ia menekankan efisiensi birokrasi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas pelayanan publik, terutama jika berdampak langsung pada sektor-sektor dasar masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran harus tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Naufal menilai langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong digitalisasi dan retribusi sebagai arah kebijakan yang relevan. Namun, ia mengingatkan pentingnya konsistensi dan integritas dalam implementasinya.
“Digitalisasi pajak dan retribusi daerah hanya akan bermakna apabila disertai transparansi, pengawasan yang kuat, serta komitmen untuk menutup ruang kebocoran. Tanpa itu, digitalisasi berpotensi menjadi sekadar jargon kebijakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Naufal menyebut sektor pariwisata di kawasan kaki Gunung Ciremai memiliki potensi strategis sebagai sumber PAD. Namun, pengembangannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Pariwisata tidak boleh semata-mata menjadi objek eksploitasi fiskal. Ia harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghadirkan manfaat jangka panjang bagi daerah,” tambahnya.
HMI Cabang Kuningan, lanjut Naufal, menegaskan akan terus menjalankan peran intelektual dan kontrol sosial secara konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab. Menurutnya, tantangan fiskal daerah harus dijawab dengan keberanian politik, kebijakan yang berorientasi pada nilai, serta komitmen kuat terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (didin)
