KUNINGAN (MASS) – Ketua Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Kuningan yang saat ini dijabat Sekda Dr Dian Rahmat Yanuar M Si, membantah mengintruksikan ASN mogok kerja.
Hal itu disampaikannya saat ditanya pamflet yang beredar melalui medsos, berisikan ajakan mogok kerja untuk ASN karena TPP dan TPG (sertifikasi) belum dibayar.
“Gak ada,” jawabnya saat ditanya apakah pamflet itu mewakili intruksi Korpri atau bukan, Minggu (5/2/2023) malam.
Bukan hanya mengatakan tidak ada kaitannya dengan Korpri, dirinya juga bahkan balik bertanya kenapa ada kesimpulan seperti itu. Sekda, balik berpesan agar tidak tendesius soal pamflet tersebut.
“Ada aparat yang berwenang om,” kata Sekda saat ditanya apakah akan mencari siapa penyebar ajakan mogok kerja tersebut atau tidak.
Seperti diketahui, sebelumnya beredar pamflet tanpa kop surat dan tanda tangan siapapun, yang mengajak ASN mogok kerja pada Senin – Jumat (13-17/2/2023) mendatang sebagai bentuk protes belum cairnya TPG dan TPP.
Ajakan itu, ditujukan pada berbagai profesi, mulai dari guru, perawat, penyuluh, pamong, bidan, dokter, staf pelaksana dan profesi ASN lainnya.
Sementara, organisasi-organisasi profesi dari ASN juga merasa tidak mengeluarkan ajakan tersebut. Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Kuningan Pipin M Arifin misalnya, mengaku tidak pernah menerbitkan surat tersebut.
“Kalau kami, selalu resmi pakai kop surat dan tanda tangan dari ketua dan sekertaris. (Kemungkinan siapa pengirimnya?) Enggak tahu juga a, kami tidak mau menduga-duga,” kata Pipin.
Ketua PGRI itu menegaskan, bahwa pihaknya tidak ada irisan dengan pamflet ajakan tersebut. PGRI, kata Pipin, setiap kegiatan dan langkah yang diambil selalu musyawarah.
Begitupula dengan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Kabupaten Kuningan. Melalui sekjennya Aria Pranatha M Kep, dirinya memastikan surat itu tidak ada di organisasinya.
“Ya (tidak sependapat dengan surat) karena teu acan aya kordinasi (juga) sih. Upami perawat na mogok mah karunya pasien di RS dan Puskesmas (kalo perawat mogok, kasian pasien),” jawabnya sembari mengatakan aksi itu, jika dilakukan perawat justru menimbulkan efek negatif dari masyarakat.
Sebelumnya, pihak Prokopim Pemda saat dikonfirmasi melalui Donis juga mengingatkan bahwa informasi yang tidak jelas itu, berbahaya.
“Hati-hari jadi informasi yang menyesatkan,” sebut Donis sembari mengatakan tidak jelas sumber pamflet tersebut. (eki/deden)
