Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Ketua Dewan Tak Tahu Ada Jasa Pinjaman 1 M

KUNINGAN (MASS) – Banyak hal yang diutarakan Ketua DPRD, Nuzul Rachdy SE, menyangkut beberapa isu yang berkembang. Mulai dari masalah pinjaman Rp1 miliar, kenaikan tunjangan rumah, sampai pro kontra penurunan status Ciremai antara Taman Nasional (TN) dan Taman Hutan Raya (Tahura).

Soal pinjaman, politisi PDIP ini menegaskan pinjaman sudah dikembalikan dan diselesaikan. Menurutnya, meminjam itu sudah biasa. Tiap akhir tahun ada kesulitan pencairan karena perbupnya belum ada.

“Akhirnya meminjam, tapi sudah dikembalikan,” kata pemilik sapaan pendek Zul itu kala ditanya kuninganmass.com baru-baru ini.

Kala ditanya apakah terdapat jasa pinjaman, ia mengaku tidak mengetahuinya. Menurut Zul, itu domain sekretariat dewan. Namun dirinya menegaskan, dalam persoalan pinjaman tersebut tidak ada pelanggaran aturan.

Kenaikan Tunjangan Rp3 Juta

Berkaitan dengan kenaikan tunjangan rumah yang naik Rp3 juta, Zul menyebut justru Kuningan terbilang kecil jika dibandingkan daerah lain.

“Coba di Cirebon, tunjangan rumahnya Rp23 juta untuk ketua dan anggota Rp19 juta. Kuningan kan 15 juta (ketua), 13 juta (wakil ketua) dan 11 juta (anggota),” ungkapnya.

Kalaupun dikaitkan dengan Kuningan Termiskin ke 2 se Jabar, Zul mengatakan, justru karena itu sehingga kenaikannya disesuaikan.

TN atau Tahura

Soal penurunan status Ciremai dari TN ke Tahura, Nuzul Rachdy mengaku tidak mau terjebak dalam pro kontra tersebut. Dirinya lebih menekankan pada bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menggunakan zona pemanfaatan.

“Selama ini kan belum maksimal. Gonjang-ganjing TN atau Tahura itu tak penting. Yang penting masyarakat bisa punya nilai manfaat di zona pemanfaatan itu,” tegasnya.

Adapun kekhawatiran justru para pemodal yang akan meraup keuntungan dari penggunaan zona pemanfaatan, menurut Zul tinggal nanti pengawasannya diperketat. Ketika zona pemanfaatan diperjelas, maka tinggal perda pengendaliannya dibuat.

“Yang penting zona itu tidak dimanfaatkan kaum kapitalis, tapi masyarakat. Kita harus mengantisipasinya dengan regulasi perda,” tandasnya.

Selama ini, pemda terlalu fokus ke pariwisata padahal pendapatan berupa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jika zona tersebut dimanfaatkan masyarakat menaman jagung atau lainnya, maka tak perlu bayar PNBP. (deden)

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Malam itu, aula DPRD Kabupaten Kuningan menjadi saksi bisu. Bukan hanya tentang laporan pertanggungjawaban seorang bupati, tapi juga tentang bagaimana sebuah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Masalah banjir di Kuningan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kawasan tergenang akibat curah hujan tinggi. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Satria...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tiga bulan telah berlalu sejak aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan dilaporkan. Namun, hingga kini,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernahkah kamu penasaran siapa saja anggota komisi yang berperan dalam DPRD Kabupaten Kuningan untuk periode 2024-2029? Yuk, kita intip lebih dekat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Janji/Sumpah Pimpinan DPRD Kuningan masa jabatan tahun 2024-2029....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa gabungan mahasiswa Kuningan, mulai dari UM Kuningan, STISHK, Unisa, UBHI, Uniku serta ormawa seperti GMNI, IMM dan HMI menggelar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fraksi-fraksi partai di DPRD Kabupaten Kuningan menyerahkan Pandangan Umum (PU) nya terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang pelaksanaan pertanggung jawaban...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mantan Bupati Kuningan h Acep Purnama SH MH dikabarkan sudah mulai membaik. Bahkan, suami dari Ika Siti Rahmatika SE itu, dikatakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan kursi legislatif daerah di Dapil 3 Kuningan, diprediksi menempatkan PKB sebagai penguasa di dapil neraka tersebut. PKB, diprediksi bisa mengantarkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hj Lin Yulyanti, Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Kuningan dapil 2, mengkalim bahwa pihaknya, sementara ini sudah mengantongi 6.040 suara. Angka...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan diminta memeriksa tim Baperjakat (Badan Pertimbaban Jabatan dan Kepangkatan) terkait mutasi yang digelar. Hal itu, diutarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas hanya oleh beberapa elite saja yaitu orang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan reses pekan ini mulai 13-18 April 2023, menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Reses sendiri, merupakan agenda para anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menetapkan Badan Kehormatan (BK), Rapat Internal DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/4/2023), dilanjutkan menetapkan formasi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) lainnya....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kocok ulang Alat Kelengakapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, akhirnya resmi dilakukan dengan Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu (12/4/2023) siang. Rapat Penyampaian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ika Siti Rahmatika SE bersama keluarga berangkat umroh pada Jumat (23/9/2022) kemarin. Acep,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan dan anggota DPRD, ikut lesehan di pinggir jalan saat menerima sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan melakukan aksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ricuh yang berawal dari debat alot terjadi pada saat rapat paripurna mengenai pembahasan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna Internal DPRD tentang usulan perubahan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, Rabu (6/4/2022) siang, jadi sorotan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat datang melakukan aksi ke gedung DPRD Kuningan, Selasa (29/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksi...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat menyambangi gedung DPRD Kuningan pada Jumat (25/3/2022) siang. Ketua Umum...

Advertisement