KUNINGAN (MASS) – Dalam wawancara eksklusif dengan podcast Kuningan Mass di saluran YouTube, Ketua APDESI DPC Kuningan, Hj Henny Rosdiana, berbicara tentang program kedepan dan sejumlah isu krusial di desa, dengan sorotan khusus pada masalah bantuan sosial (bansos), Rabu (3/1/2024) kemarin.
Terpilih sebagai Ketua APDESI baru pada 23 Desember 2024, Henny memaparkan rencana perubahan program ke depan. Henny menegaskan komitmen untuk mempertahankan program yang sudah baik dan meningkatkannya. Selain itu, program baru akan diterapkan untuk menyempurnakan aspek yang masih kurang optimal.
“Visinya adalah mewujudkan APDESI Kuningan yang tangguh dan solid, untuk menciptakan pemerintahan desa yang mandiri, unggul, dan sejahtera,” kata Henny.
Henny menekankan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Dalam hal ini, fokusnya adalah menjadi pelayan bagi masyarakat, mengangkat martabat kepala desa, dan memperjuangkan hak-hak kepala desa untuk membangun desa.
“Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan bagi desa-desa, bagi masyarakatnya tentunya. Ketika kita merasa nyaman bekerja di desa, ya tentunya masyarakat pun akan merasa lebih nyaman. Kita skala prioritas menjadi pelayan bagi masyarakat,” ungkapnya.
“Kita mengangkat kedudukan harkat dan martabat kepala desa, dan berangkat untuk memperjuangkan hak-hak kepala desa untuk membangun desa,” tambahnya.
Dalam konteks kolaborasi, Henny menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga dengan organisasi-organisasi lain.
Ketika ditanya tentang permasalahan krusial di desa, Henny menyoroti isu bansos. Ia menyatakan kebingungannya terkait ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan, terutama saat ekonomi masyarakat mengalami fluktuasi.
“Ketika ada masyarakat yang mendapatkan bansos karena ekonominya berada di tahap bawah dan sudah mencapai tingkatan ekonomi yang mapan, kita bisa hapus. Tapi yang ekonominya tadinya dari atas langsung drop ke bawah, itu tidak bisa dimasukan. Ini yang membuat saya bingung, saya harus kemana. Kan harusnya ada balance, ketika ada yang dicoret ada yang ngisi,” tuturnya.
Meskipun ada pembenahan dari pemerintah, Henny mengungkapkan bahwa perubahan data online tidak selalu mencerminkan hasil yang diharapkan dalam penyaluran bansos.
“Kita updating melalui online, tapi perubahannya gak signifikan. Kebanyakannya yang sudah kita masukan beberapa lama itu tidak muncul. Yang tau jelas permasalahan tentang yang miskin itu ya di desa,” ungkapnya.
Henny menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidaksesuaian dalam penyaluran bansos, menyoroti masalah ketidakpastian dan kegaduhan yang sering muncul. Ia menegaskan pentingnya penanganan serius dari pemerintah pusat untuk membenahi sistem ini dan menciptakan keseimbangan yang diharapkan dalam pendistribusian bantuan sosial.
Sebagai upaya peningkatan, Henny menyuarakan kebutuhan untuk benar-benar memahami permasalahan kemiskinan di desa dan menegaskan bahwa, jika kendala dalam penyaluran bansos tidak dapat diatasi, menghapuskan program tersebut mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.
“Kalo bansos selalu menjadi gaduh, kita dibentur-benturkan dengan masyarakat, bahwa kita updating betul-betul yang kita tau yang harus diperhatikan malah tidak sesuai. Kalo saya mah mending hapuskan aja bansos kalo masih terjadi seperti ini” pungkasnya. (riyan)
Video:
