KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda mencoba menjawab persepsi publik soal kebijakan Pemda di masa covid.
Jawaban-jawaban itu diutarakannya pada kegiatan ‘Ngopdar’ Ngobrol Perkara Daerah, yang diselenggarkan Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wil Cirebon dibawah komando Egy, pada Minggu (16/8/2020) lalu.
Pada kegiatan yang bertempat di Desa Manis Kidul tersebut, terlihat pula hadir Sekretaris Daerah H Dian Rahmat Yanuar yang datang hanya untuk membuka kegiatan. Semuanya, baik Sekda maupun Wabup, terlihat informal dengan balutan kaus.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut, elemen-elemen pemuda serta organisasi primordial lainnya.
Sebagai pembanding Pemda, datang pula akademisi yang juga direktur Kuningan Institute Agus Kusman. Hadir juga, ketua HMKI M Ramdan.
Dalam kesempatan tersebut, diawal pemaparan awalnya, Ridho menjelaskan bagaimana kondisi dunia menghadapi covid. Setidaknya ada 240 negara yang terpapar.
“Tapi tidak ada satupun negara Afrika yang kena. Mungkin karena panas, haredang, jadi teu kena corona. (Nanti kedepan, red) Kita harap Vaksin juga datang dari sana. Jangan dari Korea atau Cina, mahal, gak sebandinglah dengan pembelian rumah sakit mah,” tuturnya diawal pembicaraan dengan nada sedikit guyon.
Dalam lanjutan penjelasannya, Wabup, dengan serius menjelaskan bahwa yang terdampak covid ini bukan hanya kelas ekonomi menengah ke bawah saja.
“Justru pelaku ekomomi, yang paling terdampak. Paling pusing. Apalagi yang besar. Mereka kan ada kewajiban memberikan bayaran ke pekerjanya. Kalo misal sampe gagal produksi (tidak terjual juga, red) ya sudah, angka pengangguran meningkat,” tuturnya lebih lanjut.
Selanjutnya, Wabup ‘pamer kerjaan’ apa saja yang sudah dilakukan selama covid berlangsung. Dari mulai pendataan, monitoring dan pembatasan, hingga kini, yang terbaru, geliat pembinaan UMKM.
Kegiatan setelah itu berlangsung dengan tanya jawab. Beberapa pertanyaan muncul dari peserta perihal pendidikan, penyaluran bantuan, dan keterbukaan anggaran.
Wabup Edo, dalam diskusi tersebut tidak menjawab secara keseluruhan. Meski pada poinnya, Wabup seperti ‘menantang’ kritik harus bersifat solutif, lalu berjanji jika ada solusi yang baik akan diterima pemerintah.
Soal keterbukaan penggunaan anggaran, dirinya hanya mempersilahkan untuk datang langsung ke BPKAD.
Menurutnya, semua orang berhak mengetahuinya langsung. Namun, masih menurut Ridho, tidak layak jika detail anggaran harus selalu disebar di publik secara luas dan liar.
Sangat disayangkan, waktu yang diberikan untuk diskusi terlalu singkat. Belum terlihat kebijakan anggaran yang menyentuh langsung soal stimulan ekonomi.
Wabup, menemani diskusi tidak sampai berjam-jam. Dirinya mengaku terbuka dan siap untuk lanjut berdiskusi kapan saja.
Hanya saja, sore itu, dirinya sudah ditunggu jadwal gladi resik untuk 17 Agustusan. (eki)
