KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC Hanura Daang Abdullah, mengaku kaget dengan informasi pelengseran dirinya dari jabatannya sebagai ketua baru-baru ini.
“Betul adanya (saya dilengserkan). Saya juga kaget, informasi pelengseran ketua Hanura Kuningan diumumkannya temen-temen media, secara fisik surat dan lisan tidak ada (kabar dulu),” ujar Dadang Abdullah, dalam podcast Kuningan Mass yang disiarkan secara live, Senin (6/2/2023) lalu.
Dirinya sendiri merasa heran, karena sebelumnya tidak asa yang memberitahunya dari DPP maupun DPD.
“(Sempet dikonfirmasikan?) Makanya saya bertanya, aecara organisasi apalagi sekelas partai, kemungkinannya ada dua, apakah saya melanggar AD/ART organisasi atau ada hal lain?,” ujarnya bertanya-tanya.
Harusnya, lanjut Dadang, jika pun itu terjadi sampai memenuhi rekomendasi DPP – DPD, tahapan prosedural sebelumnya mesti diawali evaluasi, SP 1,2,3 baru diberhentikan melalui sidang pleno partai.
“Kalo dikatakan rumor, SK-nya ditandatangani Ketua DPD provinsi dan sekjen, saya coba konfirm menanyakan perihal seperti itu, dirinya mengiyakan, namun tidak menjelaskan seutuhnya,” kata Dadang.
Dirinya mengaku, legowo saja jika memang diturunkan. Tapi, dirinya mempertanyakan soal prosedur yang ditempuh, kenapa sepihak. Ia tidak ingin hal ini terjadi pada organisasi sebesar partai, dan tidak ingin itu terjadi lagi di DPC kabupaten/kota lain.
Padahal, lanjutnya, jika dilihat dari perjalanan Hanura di Kuningan, diirnya termasuk “senior” tang membawa Hanura sejak Mei 2022 kemarin karena ketua sebelumnya mengundurkan diri.
Tugasnya meloloskan verifikasi KPU di ringkat daerah, sudah dilakukan. Bahkan, sebenarnya dirinya dibebani tugas untuk bisa “pecah” kursi, meloloskan Hanura di legislatif.
Dirinya, tentu didukung pengurus yang dilantiknya, mengawal sejak 0 PAC hingga kini sudah ada 18. Mengurus sekertariat sampai stempel diurus saat dirinya menjabat.
“Tugas menghantarkan Hanura udah baik lah ya. (Caleg-caleg?) kalo yang namanya caleg nunggu intruksi DPD,” sebutnya.
Ditanya apakah pelengserannya karena kerap keras mengkritisi gagal bayar APBD Pemda Kabupaten Kuningan, dirinya tidak menjawab tegas.
Namun, pengundurannya dari ketua memang sangat berpotensi sifatnya politis.
“Nah saya sampaikan, setelah mengkritisi pemerintah daerah, saya ada masuk WA nomer tidak dikenal, bahasanya kurang lebih -Mun Ente Maju Terus, Jabatan Ketua Hilang-,” kata Dadang.
Menurutnya, sifat politis itu mungkin memang terkait. Dadang juga, selain soal gagal bayar secara khusus, bahkan dengan sangatvkeras mengkritik Ketua PGRI Kuningan yang dianggap tidak mengawal sertifikasi.
Meski begitu, di dunia politik teror dan lain sebagainya itu sudah biasa. Dirinya sudah mempersiapkan mental.
“Saya pikir 90 persen ada kaitannya (antara pelengseran dan kritik keras). DPD ada kaitan sama Pemda, entah itu ada komunikasi, atau intervensi apa saya tidak tahu. Padahal suara-suara kemarin suaranya sesuai hati nurani rakyat, kita coba mindsetnya dirobah, esensinya anggota dewan ini mengawasi hak hak rakyat, minimal mewakili, apa yang jadi keluhan, persoalan yang belum selesai,” kata Dadang.
Namun, karena dirinya melihat di Parlemen tidak ada petarung yang betul-betul fighter, padahal korbannya sudah ratusan milyar, makanya Hanura hadir, turun ke bawah.
“Makanya saya sampaikan walaupun rada keras,” ujarnya. (eki/deden)
Video : https://www.youtube.com/live/hupupi_3SZc?feature=share
