Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Nasional

Kenapa Mahfud MD Dibiarkan Berpolemik Dengan DPR Soal RP349 Triliun di Kemenkeu? Ini Alasannya

KUNINGAN (MASS) – Beberapa waktu yang lalu Menkopolhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik dimana Mahfud MD menyampaikan bahwa di Kementerian Keuangan telah terjadi korupsi 349 T. Dimana info yang dimiliki nya dikatakan sebagai info A1 yang berasal dari Sumber terpercaya.

Terang saja statement Menkopolhukam tersebut membuat Kementerian Keuangan pun menjadi guncang disaat kasus pejabat pajak Rafael Alun pun sedang ditangani oleh KPK. Dan akibat pernyataan Mahfud tersebut DPR Komisi 3 pun mengundang Mahfud MD untuk RDP atas pernyataannya tersebut. Dimana sidang pemanggilan Mahfud pun berjalan sangat panas dimana Menkopolhukam di “keroyok” oleh para anggota Dewan Komisi 3.

Kemenkeu sendiri adalah Kementerian yang hampir tertutupi aibnya lebih dari 2 dekade, baik di Orde Baru maupun di Orde Reformasi namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenkeu.

Kemenkeu dipimpin oleh seorang Menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan Presiden yang berbeda yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi namun peramu kebijakan ekonomi adalah orang yang sama.

Hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu. Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Polemik Rp349 triliun bisa jadi atas izin Presiden Jokowi. Apalagi ada kabar bahwa Pak Mahfud MD Menkopolhukam berada satu pesawat dengan Presiden Jokowi, dari pembicaraan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Melorot, membuat Presiden kecewa dan meminta Menkopolhukam melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai perlu seperti diantaranya adalah membuka KEMENKEU GATE.

Fungsi utama Kemenkeu adalah menjaga pendapatan negara, saat ini negara membutuhkan pendapatan besar, ini adalah solusi bagi Presiden agar program-program mercusuarnya segera di prioritaskan. Presiden mendapatkan laporan dari Badan Otoritas IKN ternyata banyak level tinggi di Badan Otoritas IKN belum dibayarkan gajinya karena ada hambatan di Kemenkeu.

Kita semua bertanya tanya saat ini mengapa Mahfud MD yang merupakan pembantu presiden membongkar apa yang terjadi di Kementerian Keuangan yang notabene Menteri Keuangan nya adalah Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah pembantu presiden juga. Bukankah presiden bisa memanggil kedua pembantu nya tersebut untuk kemudian diselesaikan dalam rapat terbatas kedua pembantu nya tersebut.

Atau justru mungkin kah kegaduhan pernyataan Mahfud MD tersebut adalah instruksi langsung dari presiden untuk mengungkap korupsi yang selama ini terjadi di Kemenkeu yang seolah tak tersentuh dan terlindungi. Sehingga presiden lewat tangan Menkopolhukam ingin membongkar patgulipat keuangan di Kementerian Keuangan tersebut.***

Achmad Nur Hidayat | Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Pembentukan kementerian baru oleh Prabowo Subianto memicu perdebatan di kalangan politik dan publik. Meskipun ada argumen yang mendukung, beberapa alasan kuat...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada 21 April 2023 lalu, Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai Calon Presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Sokearnoputri. Bukan...

Law

KUNINGAN (MASS) – Caleg NasDem untuk DPR RI Jabar X (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar) Dony Endrassanto mengaku alasannya nyaleg, salah satunya adalah...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pusat Gadai Indonesia yang ada di Kuningan, dipasangi segel oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Rabu (15/11/2023) kemarin. Bukan...

Nasional

KUNINGAN (MASS) – Pasangan Capres-Cawapres yang diusung koalisi PDI-P cs, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapat nomor urut 3. Hal itu, disambut positif oleh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) secara resmi mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan Capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang, Selasa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC PDIP Kabupaten Kuningan H Acep Purnama SH MH, mengaku bersyukur Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri memilih Mahfud MD sebagai...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kuningan H Dede Ismail mengaku tak gentar saat ditanya soal Mahfud MD yang digaet PDIP sebagai Cawapres...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mentri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Prof Dr H Moh Mahfud Mahfodin SH SU MIP atau yang lebih dikenal...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hari Selasa (17/10/2023) siang ini, digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi tentang Raperda Pajak Daerah dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan tajam dan kontroversial dari Rocky Gerung (RG) tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan masyarakat. Segelintir orang meminta agar...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat telah resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan menjadi undang-undang kemarin Selasa, 11 Juli 2023 Sidang DPR tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan kajian bahwa ada 5,3 juta ton bijih nikel (nickle ore) telah di ekspor secara ilegal ke China....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kemudahaan bebas Visa yang awalnya diberikan kepada 11 negara dan tahun 2016 diberikan kepada 169 negara melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada selasa (13/6) menyampaikan bahwa Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi business class buat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pada hari Jumat 9 Juni 2023 Narasi Institute mengadakan zoominari yang membahas terkait Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Alasan publik harus tolak kebijakan ekspor pasir laut karena dengan ekspor pasir laut tersebut Pemerintah sedang membahayakan ketahanan nasional dan kebijakan...

Netizen Mass

Pesan Tersirat Presiden Merupakan Ancaman Demokrasi KUNINGAN (MASS) – Banyak analis yang mengulas bahwa Penahanan Johnny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ada klaim bahwa bahwa Kurs rupiah menguat 129 point di level 14.706 per dollar AS sebagai bentuk respon pasar atas diumumkannya...

Netizen Mass

JAKARTA (MASS) – Reformasi memasuki usia 25 tahun. Perubahan dari rezim otoriter ke rezim reformasi sudah berjalan sejak 1998-2023 tersebut diwarnai banyak warna. Ada...

Nasional

JAKARTA (MASS) – Melihat dinamika demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini tampak semakin mundur dan mengkhawatirkan. Publik dapat lihat dari manuver-manuver politik saling menjegal dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Nama Bambang Pacul tiba tiba mencuat ke publik ketika potongan videonya dalam rapat RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Menkopolhukam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Achmad Nur Hidayat yang dikenal sebagai Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik yang aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan publik memutuskan untuk mundur dari partai...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bulan Ramadhan adalah bulan dimana ummat Muslim seluruh dunia bersama sama melaksanakan ibadah puasa dari pagi hingga Maghrib dan malamnya melaksanakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati dapat nilai D. Hal itulah yang diutarakan Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik nasional asal Kuningan dalam Gatering...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait pengambil alihan pengelolaan waduk Darma Kuningan oleh Pemprov Jawa Barat dari Pemda Kuningan terus bergulir. Muncul 2 kelompok terkait...

Government

KUNINGAN (MASS) – Polemik terkait penguasaan waduk Darma yang berpindah dari tangan PemKab Kuningan kepada Pemprov Jawa Barat masih terus bergulir. Hal utamanya adalah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Waduk Darma yang terletak di daerah Darma Kuningan Jawa Barat selama 11 tahun ini dikelola oleh PemKab Kuningan dan menjadi tambahan...

Advertisement