KUNINGAN (Mass) – Keluarga besar NU di Kuningan khususnya kompak menolak kebijakan Full Day School atau sekolah lima hari. Ini disampaikan Aah Siti Salamah Ketua PC IPPNU Kuningan dan juga Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih MSi.
Aah misalnya, ia menolak kebijakan tersebut lantaran waktu istirahat siswa akan berkurang. Selain itu, tidak akan ada waktu mereka untuk menimba ilmu agama di Diniyah yang kebanyakan dilaksanakan pada sore hari.
“Kami berharap pemerintah dapat mengkaji kembali untuk melaksanakan program tersebut. Solusinya pemerintah bisa memaksimalkan tenaga pengajar dan lembaga pendidikan yang sudah ada untuk berinovasi menemukan metode pembelajaran yang lebih menarik siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar,” kata Aah.
Sementara, Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih menilai kebijakan itu tidak selaras dengan kultur masyarakat yang punya warna keagamaan. Anak-anak, biasanya sepulang sekolah mereka antara jam 14.00 berangkat ke Madrasah Diniyah atau ponpes untuk belajar agama.
“Ini tiba-tiba mau dirubah sekolah 5 hari, 8 jam perharinya lewat permendikbud 23/2017. Kebayang gak 8 jam anak di sekolah terus. Disamping ini menyangkut karakter dan budaya anak yang tak bisa menikmati keagamaan,” jelasnya.
Selain itu, biaya operasional sekolah sekarang ini masih terbatas. Karena ada ketentuan tak boleh memungut biaya. Dana BOS pun terbatas dengan adanya rambu-rambu.
Untuk itu, tegas Ujang, PKB menolak permendikbud tersebut. Isinya dinilai mengikis peradaban pesantren. Khusus untuk level SD dan SMP, sebaiknya jangan. Protes ini, menurutnya, sudah disampaikan ke Presiden Jokowi agar tak melanggengkan Permen tersebut. Nanti pun pihaknya akan melancarkan aksi penolakan ke bupati dan disdikbud. (deden)
