Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Kalau Dinas Dilebur, Itu Melanggar Perda

KUNINGAN (MASS) – Wacana pengerucutan OPD (organisasi perangkat daerah) yang belakangan ini jadi buah bibir, memantik pendapat dari seorang pemerhati kebijakan daerah, Soejarwo. Peleburan dinas yang diasumsikan sebagai langkah ‘ramping struktur kaya fungsi’ tersebut diapresiasi olehnya, tapi sekaligus dikritik.

“Ditengah penantian pelaksanaan pengisian ratusan jabatan kosong dari semua tingkatan eselon 2, 3 dan 4 melalui mekanisme rotasi, mutasi maupun promosi yang semakin tidak pasti, kini berhembus isu akan diakusisi/dilikuidasi beberapa OPD,” tutur Soejarwo, Minggu (12/5/2019).

Argumentasi yang dihembuskan para pengambil kebijakan, ungkap dia, ‘kembali’ kepada susunan Perangkat Daerah sebelum lahirnya Perda No 5 Tahun 2016. Poinnya untuk mewujudkan struktur perangkat daerah yang ramping tapi kaya fungsi.

Ide tersebut, sambung Jarwo, tentunya patut diapresiasi. Terlebih dampak positif dari gagasan itu juga menyentuh terjadinya penghematan anggaran.

“Namun yang memunculkan pertanyaan menggelitik, rencana mengeliminasi Perda No 5 Tahun 2016 yang juga ditandatangani H Acep Purnama sebagai Bupati bersama Lembaga Legislatif, akan dilakukan oleh Sang Penggagas Perda tersebut yakni H Acep Purnama,” ungkapnya.

Padahal siapapun mengetahui dengan gamblang, kehadiran Perda No 5 Tahun 2016 melalui proses yang  cukup panjang dan alot serta menguras tenaga dan pikiran dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Tak berlebihan jika muncul sindiran yang bernada nyinyir kepada sosok Acep Purnama sebagai orang yang “melahirkan dan mematikan” Perda yang memuat tentang pengembangan OPD.

“Rencana likuidasi beberapa OPD yang disinyalir akan ‘menghilangkan’ 5 jabatan eselon 2b di saat rencana rotasi yang tak kunjung dilaksanakan. Padahal banyak posisi struktural yang dipercayakan pada birokrat dengan status PLT, memunculkan kesan jika seorang H Acep Purnama penuh keraguan untuk mengambil kebijakan Rotasi,” kata Jarwo.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Isu pengerucutan OPD dinilai sebagai upaya mengulur waktu pelaksanaan rotasi. Padahal berbagai tahapan mulai dari uji kompetensi dan uji kesehatan jasmasi bagi Pejabat eselon 2b sudah dilaksanakan. Penundaan rotasi ini dikhawatirkan akan memunculkan berbagai asumsi kurang positif terhadap duet kepemimpinan hasil Pilbup serentak 2018 itu.

“Penundaan pelaksanaan pengisian kekosongan terutama untuk posisi eselon 2 b nampaknya akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, jika menunggu terealisasinya ide pengerucutan beberapa OPD. Sebab tentu memerlukan proses yang dipastikan juga akan sangat alot di Lembaga Legislatif. Tidak mustahil ada beberapa birokrat yang menyandang status PLT hingga memasuki Batas Usia Pensiun,” pungkasnya. (deden)

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan terus melakukan langkah percepatan untuk mewujudkan Smart City. Salah satunya adalah melakukan pemaparan Program Kuningan Menuju...

Government

KUNINGAN – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH berkunjungan ke kantor BPSK Kuningan di Jalan Aruji atau tepatnya di sampingeks Kantor Dinas Koperasi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Salah satu implikasi dari dinamika yang terjadi di Gedung Dewan, pasti akan merembet ke gedung putih. Ini sesuatu yang lumrah dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Terkait ada Lnya dinamika rombakan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) didasari dengan pecahnya koalisi semakin mulus jalannya pemerintahan kekuasaan yang dipimpin oleh...

Advertisement