KUNINGAN (MASS) – Pasca terpilih sebagai presiden Indonesia untuk ke dua kali nya, timbul beragam gejolak polemik, problematika dan dinamika sosial-politik yang hadir di tengah tengah masyarakat Indonesia.
Hal itu dl diperparah oleh hadirnya Pandemi global Covid-19 pemerintah gelagapan dan cenderung menganggap sepele di awal menyoal penanggulangan pandemi tersebut.
Sehingga kami PC IMM Kuningan menilai bahwa pemerintahan dibawah nahkoda presiden terpilih, pak Joko Widodo (Jokowi) layak untuk di anugerahi RAPOR MERAH sebagai catatan buruk nya roda pemerintahan yang bergulir saat ini serta dengan tegas menolak kehadiran beliau di Kabupaten Kuningan.
Dalam penanganan pandemi covid 19, kebijakan tanpa visi dan strategi yang cenderung reaktif berulang kali coba di terapkan oleh pemerintah setahun terakhir, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan untuk mengendalikan virus ini.
Walau istilahnya berubah-ubah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), intinya sama: membatasi pergerakan masyarakat.
Adapun kelak istilah nya berubah, tetap saja tuntutan untuk mematuhi aturan tersebut tak selaras dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang miris nya malah ikut jadi santapan empuk para koruptor.
Faktor pemberian RAPOR MERAH kepada pak Jokowi perlu diketahui Bersama dengan mencuat nya beragam isu seperti pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan lebih mencengangkan nya lagi diberlakukan pada sektor Pendidikan, selama pandemi, pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor yang konsisten tumbuh secara positif di atas 2 persen.
Terakhir di kuartal pertama 2021 tumbuh 2,95 persen. Sukses tanaman pangan, termasuk beras di dalamnya, malah tumbuh 10,2 persen di kuartal pertama 2021.
Apabila penerapan PPN tetap di berlakukan pada komoditi tersebut jelas akan meningkatkan harga jual dan berakibat pada menurun nya daya beli masyarakat terutama pada kalangan menengah kebawah sehingga menghambat laju ekonomi mikro.
Adapun pada sektor Pendidikan, berdasarkan data, nilai PPN yang tidak dikenakan pada jasa pendidikan nilainya selama 2016-2019 hanya Rp.8 triliun hingga Rp.10,5 triliun.
Jika dikurangi jasa pendidikan bermisi sosial kemanusian tentu nilainya lebih rendah. Jika PPN dikenakan, jelas biaya pendidikan akan semakin mahal.
Meskipun hanya untuk jasa pendidikan komersial. Pantaskah negara mengejar angka sekecil itu, sementara di sisi lain prioritas periode kedua Presiden Jokowi adalah sumberdaya manusia?
Kemudian adanya indikasi bagi bagi kursi komisaris BUMN sebagai ajang politik balas budi kepada mereka yang “berjasa” saat kontestasi pilpres 2019 silam.
Adapun dengan santer nya pemberitaan terkait melemah nya fungsi Lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK dengan mendepak sejumlah karyawan yang bahkan tengah menangani kasus korupsi kelas kakap.
Carut marut nya permasalahan negeri ini jelas sebagai bukti nyata hilang nya kendali utuh seorang presiden terhadap jajaran nya dari mulai pusat hingga daerah.
Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat.
Nampak jelas proses komunikasi yang tersumbat sehingga tanpa disadari membangun sekat pemisah yang pada akhirnya menimbulkan beragam kontroversi dan protes atas produk hukum dan kebijakan yang dibuat.
Investasi kekecewaan masyarakat lambat laun akan mempengaruhi menurun nya kredibilitas pemerintah itu sendiri.
Sebagai bentuk kekecewaan kami PC IMM Kuningan tegas menolak kehadiran bapak Presiden Jokowi ke Kabupaten kami dengan tujuan dan alasan apapun.
Tren negatif yang kami amati belum bisa diatasi dengan sigap dan tanggap.
Aspirasi ini rasa nya sudah cukup sebagai tamparan keras untuk segera membenahi tatanan pemerintahan saat ini, apabila tidak ada koreksi dan introspeksi kami rasa pemerintah sama hal nya sedang melakukan bunuh diri secara politik. Kami tidak perlu di sambangi, urus saja ibu kota pak !.****
Achmad Irsyad Imanuddin,
Sekretaris Umum PC IMM Kuningan
