KUNINGAN (MASS) – Di semester ke-2 pada 4 tahun kepemimpinan Acep – Ridho di Kuningan, terjadi polemik pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), tentu hal tersebut menuai banyak pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, hal ini terlihat pada sidang paripurna penetapan APBD Kabupaten Kuningan TA 2023 Rabu (30/11/2022), yang diwarnai dengan penolakan 4 fraksi dan walk outnya Fraksi PKS dari ruangan sidang karena adanya nomenklatur yang ditolak namun tetap diajukan oleh eksekutif.
Ditengah-tengah masih banyaknya jalan-jalan di Kabupaten Kuningan yang rusak, dan minimnya PJU dijalan jalan baru ataupun di jalan yang rawan, pemerintah daerah seolah olah memaksakan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan, padahal dari tingkat urgensinya tentu masyarakat berharap pemerintah bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak sehingga proses mobilisasi masyarakat tidak terhambat oleh keadaan jalan yang rusak atau bahkan tidak layak dan masyarakat tentu akan lebih merasa nyaman. Jangan sampai ada kesan membuat yang baru, menelantarkan yang lama.
Di sisa-sisa masa kepemimpinan Acep-Ridho tentu perlu kita pertanyakan sejauh mana pemerataan pembangunan di Kabupaten Kuningan, dengan adanya fenomena masyarakat udunan (patungan) untuk perbaikan jalan ini salah satu bukti kurang hadirnya pemerintah dan tidak ratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan, alih-alih memperbaiki jalan yang rusak untuk masyarakat pemerintah daerah memaksakan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan yang memerlukan biaya cukup fantastis di tengah tengah tunggakan TPP pegawai.
Belum lagi apabila kita lihat di beberapa daerah lain, konon katanya tanah sekitaran area yang akan di bebaskan biasanya sudah banyak menjadi “bancakan” bagi mereka yang berharap keuntungan dari selisih harga pembebasan lahan, semoga tidak terjadi pada case pembebasan dan pembangunan JLTS di kuningan ini.
Apabila ini terjadi, berarti projek/program ini adalah satu hal yang dipaksakan dengan maksud yang tidak usah kita utarakan lagi.
Harapannya di 10 bulan sisa kepemimpinan ini dapat menelurkan program-program yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok atau golongan sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Terutama terkait dengan sudah sejauh mana sebenarnya pencapaian visi misi Kuningan MAJU ini?
Demikian catatan kecil ini dibuat, untuk menjadi salah satu refleksi dari rasa cinta saya pada bumi Kajene sekaligus Kado Ulang Tahun ke 4 kepemimpinan Kuningan SAJATI.
Penulis : Zio Rahaden Rene (Komunitas KAJENE MOTEKAR)
