KUNINGAN (MASS) – Isu mengenai perebutan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) maupun posisi strategis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali mencuat ke permukaan. Bukan tanpa sebab, wacana mutasi rotasi di lingkungan kian santer akan digelar dalam waktu dekat.
Hal itu juga yang disorot aktivis GMNI, Dewi Sartika. Ia menilai, isu rebutan jabatan ini justru membuat masyarakat menunjukkan kegelisahan, karena perhatian para pejabat tampaknya lebih condong ke dinamika politik jabatan ketimbang menyentuh kebutuhan rakyat.
Jabatan publik, apapun bentuk dan tingkatannya, pada hakikatnya adalah amanah. Namun, kata Dewi, yang terjadi justru sebaliknya banyak pihak yang melihatnya sebagai hadiah yang layak diperebutkan.
“Bupati harus melihat bobot bibit dan bebet ,rekan jejak dan aspek moralitas dr para pejabat itu sendiri,,masyarakat juga pasti pjnya rekam jejak terkait para pejabat itu sendiri. Serahkan saja pengisian jabatan di Pemerintah daerah kuningan kepada bupati itu yg paling ideal dan berharap bupati bisa Jernih melihat ya,” ujarnya, Jumat (18/4/2025).
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dikatakan Dewi, masih banyak persoalan mendesak di tengah masyarakat Kuningan mulai dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur yang belum merata, hingga persoalan klasik dalam pelayanan publik. Namun alih-alih fokus pada penyelesaian masalah tersebut, justru yang terlihat di permukaan adalah manuver untuk mengamankan posisi.
“Rakyat Kuningan tentu tidak menolak pergantian atau promosi jabatan dalam tubuh birokrasi. Itu hal yang wajar. Tapi akan menjadi ironi jika proses tersebut berlangsung dengan penuh tarik menarik kepentingan dan mengabaikan urgensi pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sudah saatnya para pemangku jabatan di Kabupaten Kuningan mengedepankan kepentingan publik di atas ambisi politik, bukan penguasa yang sibuk mengatur posisi,” imbuhnya di akhir. (eki)
