KUNINGAN (MASS) – Istilah Infrastruktur sepertinya tidak aneh bagi masyarakat umum. Menurut Gregory Mankiw (2003) dalam Teori Ilmu Ekonomi, infrastruktur artinya wujud modal publik (public capital) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara umum, arti infrastruktur seringkali dikaitkan dengan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan, jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya.
Hidup di jaman Kapitalisme memang secara kasat mata perkara infrastruktur seperti terlihat wah dan banyak perubahan. Mulai dari perbaikan jalan, pembangunan jalan-jalan baru, proyek kereta api cepat, pembangunan bandara, dan lainnya. Hanya saja jika ditelaah, fakta pembangunan infrastruktur pada masa sekarang sarat dengan kepentingan segelintir orang, bukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
Biaya infrastruktur di sistem kapitalis andalannya dengan cara hutang ribawi, yang tentu hutang ini akan semakin membebani rakyat yang terus membengkak karena bunga berbunga.
Infrastruktur dalam Islam akan diperhatikan pemerataannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang urgen dan penting. Bahkan seorang wali/kepala wilayah tertentu dalam Islam yang seharusnya mengajukan dahulu kepada Khalifah atas pengajuan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, dibolehkan untuk melakukannya tanpa persetujuan khalifah kalau memang itu urgen dan penting.
Dana untuk pembangunan infrastruktur tidak ada niat agar bisa kembali modal atau sebagai investasi pemerintah seperti sekarang. Karena pemasukan negara yang berasal dari Baitul Mal sudah cukup banyak, tidak perlu utang atau menarik pajak setiap waktu. Sumber pemasukan tetap negara dalam Islam disimpan di Baitul Mal yaitu dari fai, ghanimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, kharaj serta tambang.
Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa pengeluaran Baitul Mal ditetapkan sesuai kaidah tertentu ketika ada dan tidaknya kas di Baitul Mal, salah satunya yang berhubungan dengan pembelanjaan untuk kemaslahatan. Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contoh: pembuatan jalan biasa ketika jalan yang lain sudah ada; atau pembuatan rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain; atau pembangunan jalan, sementara orang-orang sudah menemukan jalan lain, hanya lebih jauh, atau yang lain.
Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila di dalam Baitul Mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum Muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini karena sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum Muslim.
Wallahu a’lam bishshawab
Penulis : Ummu Nadiatul Haq
Member Akademi Menulis Kreatif
