KUNINGAN (MASS) – Masalah guru yang promosi menjadi Kabid di Disdikbud Kuningan masih menjadi perbincangan. Hal ini pun kontan menjadi kecemburuan sosial dikalangan tenaga pendidik.
Mereka juga meminta hak yang sama kepada bupati, seperti hal yang diberikan kepada Pipin Aripin Mansur yang merupakan Ketua PGRI Kabupaten Kuningan itu.
“Sah-sah saja kalau nanti ada guru yang lain yang saya akan jadikan struktural selama memenuhi persyaratan,” ujar bupati kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).
Terkait Pipin dijadikan kabid lanjut bupati karena dari fungsional ke struktural dimungkinkan dan boleh. Sebagai bupati ia tidak melanggar.
“Kenapa saya pilih jadi kabid karena memiliki sertifikat guru madya itu saja dan tolonglah hargai kewenangan saya sebagai seorang bupati. Bukan oteriter saya juga,” tandasnya.
Acep mengaku, apa yang dilakukan untuk perbaikan-perbaikan. Sebab, untuk di bidang pendidikan itu harus orang pendidikan.
Kemudian yang kedua punya keterpaduan karena pernah di lapangan, sehingga ini menjadi modal untuk berkerja.
Sekadar informasi banyak pihak menilai loncatan pipin terlalu tingggi, sebelumnya banyak pejabat fungsional meniti karir dari bawah seperti jadi kasi.
Pejabat berlatarbelakang guru di Pemkab Kuningan terbilang banyak. Sebelum Pipin, ada Dedi Supardi yang juga mantan Ketua PGRI. Dedi terakhir kali menjabat Sekretaris Disdikbud.
Jauh sebelumnya ada nama Toto Toharudin MPd. Pria yang kini menjabat Kadisporapar adalah Mantan Guru MI yang berada di lingkup Depag. Sekitar tahun 2000-an mantan Kabag Kesra itu pindah ke Pemkab Kuningan.
Sedangkan pejabat berikutnya adalah Agus Sadeli MPd (Kepala DPMPTSP). Lalu, Kabid Kabudayaaan Emup Muflihudin, Sekdis Porapar Dodon Sugiharto, Sri Mulyati MPd (Kasi Pengembangan Ekonomi Keratif Disporapar) dan juga banyak lagi.(agus)
