KUNINGAN (MASS) – Dalam paripurna DPRD Kuningan Selasa (14/7/2020), Fraksi Golkar mempertanyakan angka kemiskinan di Kuningan dalam pandangan umum LPj 2019. Termasuk masalah pengangguran, hingga kinerja Satpol PP dan petugas Damkar.
Kaitan dengan kemiskinan, Saw Tresna Septiani SH selaku jubir F-Golkar saat itu menyebut bahwa 2019 Kuningan menetapkan 7 arah pembangunan daerah. Dari ketujuh prioritas arah tersebut, diantaranya untuk penuntasan kemiskinan dan pengangguran.
“Dari data LKPJ yang kami lihat, angka kemiskinan mencapai 11,41%. Angka tersebut menempatkan Kuningan pada peringkat kedua persentase penduduk miskin di Jabar. Sementara angka kemiskinan nasional hanya 9,22%,” ungkapnya.
Dari total realisasi APBD 2019 sebesar Rp2,7 triliun atau 97,02%, ia mempertanyakan berapa persen anggaran yang dialokasikan untuk penuntasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu ditanyakan pula berapa persen angka kemiskinan yang sudah tercapai atau terealisasi.
Sejahterakan Satpol PP dan Damkar!
Disamping masalah kemiskinan dan pengangguran, Saw Tresna menyinggung pula seputar kinerja anggota Satpol PP dan petugas Damkar. Pihaknya mengapresiasi satpol pp yang telah ikut menyukseskan berbagai even pemilu hingga berjalan kondusif.
“Begitu pula UPT Damkar Satpol PP yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya berfokus pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran saja, melainkan pula terjun langsung dalam menanggulangi kedaruratan lainnya,” kata Tresna. Untuk mendukung kerja lapangan mereka yang penuh tantangan, ia meminta bupati agar pemenuhan kesejahteraan bagi personil satpol pp damkar harus terus diupayakan. Tresna mengingatkan, mereka adalah wajah dari pemda serta memiliki tupoksi lapangan yang cukup berat. (deden)
