KUNINGAN (MASS) – Sanding Data yang dilakukan Bawaslu Jabar ternyata membuat geram Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail SIP. Selasa (14/5/2019) sore sekitar pukul 15.00 WIB pasca konferensi pers, ia mendatangi kantor KPU Kuningan.
“Saya ke sini (kantor KPU, red) akan membuat laporan koreksi tertulis agar KPU tidak mengindahkan keputusan Bawaslu Provinsi Jabar,” tegas Deis, sapaan pendeknya, saat ditanya wartawan.
Terkait sengketa 2 calegnya, Eka Satria dan Sri Laelasari, menurut pandangannya harus diwakili partai politik. Sementara dalam perkara itu pelaporan hanya dilakukan timses caleg.
“Bawaslu kan cuma wasit. Wasit kok offside. Kita akan mengambil langkah. Karena seolah-olah partai ini tidak pernah ada di Kabupaten Kuningan,” tandasnya.
Deis mengaku tidak punya kepentingan terhadap siapapun caleg yang tengah bertikai. Namun ketika harga diri parpol sebagai kendaraan pemilu untuk caleg sudah tidak dihargai, maka pihaknya akan membuat proses tindakan.
“Selama ini kita dirugikan oleh bawaslu. Diombang-ambing. Emangnya bawaslu itu parpol? Apa karena kedunguan gak ngerti regulasi,” ketusnya.
Deis merasa Gerindra diobok-obok. Padahal partainya itu sekarang terbilang partai besar, bukan partai kecil lagi. Untuk itu ia akan membuat koreksi sesuai perbawaslu. Bisa saja tidak perlu mengindahkan bawaslu provinsi. Sebab menurutnya, ini akan mencederai unsur penyelenggara pemilu.
“Buat apa ada pleno ditingkat kecamatan. Buat apa ada pleno ditingkat kabupaten. Masa sekelas ketua timses caleg bisa melaporkan dan mengatakan bahwa saksi diganti oleh saksi yang tidak bertanggungjawab. Emangnya siapa saya ini,” tandas Deis geram.
Pada saat pleno kabupaten, pergantian saksi secara tiba-tiba, diluruskan olehnya. Menurut Deis, waktu itu dirinya ingin mengamankan hasil pleno tingkat kecamatan.
“Kalau mau ribut, silakan ditingkat kecamatan. Jangan bikin ulah ditingkat kabupaten. Selama ini saya diam. Nanti kita akan laporkan juga ke DKPP,” ancamnya.
Sengketa caleg partainya itu, Deis mengarahkan untuk menempuhnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai pimpinan Gerindra, dia pun siap untuk memfasilitasi. Jangan sampai seperti sekarang seolah-olah menyudutkan dirinya.
“Saya merasa diobok-obok sama bawaslu. Emangnya bawaslu itu siapa? Saya akan lawan. Mungkin ada indikasi permainan, bisa jadi,” kata dia.
Kalau ditempuh lewat jalur MK, dokumen C1 plano besar bisa dibuka. Bukan hanya sekadar dokumen C1 scan. “Emangnya bawaslu punya tiap TPS? Kalau mau buka semua. Bawaslu bukan malaikat yang harus mengintimidasi parpol, mengobok-obok,” imbuhnya.
Sebagai ketua partai Deis merasa keberatan lantaran proses sanding data tanpa adanya koordinasi. Dari caleg pun ia mengaku tidak ada koordinasi. Tak heran jika dirinya merasa dilangkahi dan merasa diobok-obok.
“Saya tak mau diobok-obok oleh siapapun, termasuk oleh bawaslu,” pungkasnya. (deden)
