Geothermal Dibahas Serius di Kuningan, Akademisi Wanti-wanti Pentingnya Pemahaman dan Kolaborasi Multipihak

KUNINGAN (MASS) – Isu geothermal di Kabupaten Kuningan kembali menjadi pembahasan berbagai kalangan dalam forum Inisiasi Dialog Multipihak Lingkungan Ciremai. Kegiatan yang digelar Komisi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) DPW Jawa Barat ini berlangsung di Ruang Rapat Adipati, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jumat (20/11/2026).

Mengangkat tema “Geotermal dan Pengelolaan Lingkungan Lestari: Membangun Dialog, Kolaborasi dan Kepedulian Bersama terhadap Ciremai”, forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pengelola kawasan konservasi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok pemerhati lingkungan di Kabupaten Kuningan.

Sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, DLH Kabupaten Kuningan, serta Bappeda Kabupaten Kuningan.

Unsur akademisi turut dihadiri perwakilan Universitas Kuningan dan Universitas Muhammadiyah Kuningan. Sementara dari organisasi masyarakat dan pemerhati lingkungan lokal hadir perwakilan AKAR, Kanopi, Serikat Warga Ciremai, Yayasan Hibar Budaya, dan sejumlah kelompok lainnya.

Akademisi ahli konversi energi dari Politeknik Negeri Bandung sekaligus Dewan Pakar Komnas PPLH DPW Jawa Barat, Dr Ir Sapto Prajogo MSi, menekankan pentingnya membangun pemahaman yang utuh mengenai geothermal sebelum masyarakat menentukan sikap, baik mendukung maupun menolak pengembangannya.

“Prinsipnya adalah teman-teman di sini peserta diskusi itu memahami. Jadi kalau menolak atau iya, mendukung atau iya, apa pun itu, prinsipnya adalah memahami permasalahannya. Jangan sampai meneriakkan sesuatu dengan tidak memahami,” ujar Sapto usai kegiatan.

Ia menjelaskan, berbagai persoalan dalam pengembangan geothermal pada dasarnya dapat diidentifikasi, begitu pula dengan alternatif penyelesaiannya melalui pendekatan teknologi.

Karena itu, Sapto berharap forum dialog multipihak tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada peserta sehingga mereka dapat menerima dan menyikapi informasi mengenai geothermal secara lebih tepat.

“Dengan diskusi ini, harapan saya adalah pemahamannya muncul, sehingga pada saat kita berdiskusi atau menerima sebuah informasi, kita tidak norak nanggap informasinya,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai respons peserta selama sesi dialog dan tanya jawab, Sapto menilai peserta sudah dapat menangkap informasi mengenai Geothermal. Meski demikian, ia mengakui pembahasan teknis secara mendalam membutuhkan waktu lebih panjang.

Sapto juga menyoroti pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah, masyarakat, dan pihak kontraktor apabila pengembangan geothermal dilakukan.

Ia menyebut ada tiga sektor yang harus memiliki posisi dan tanggung jawab jelas. Pertama, pemerintah berperan sebagai mediator. Kedua, masyarakat menjalankan fungsi kontrol bersama pemerintah. Ketiga, kontraktor memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Artinya tidak liar seenaknya begitu. Kalau ada anomali di lapangan, itu segera terselesaikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat secara perseorangan mungkin memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan kepentingannya. Namun, melalui kebersamaan dan pembagian peran yang jelas, masyarakat dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam pandangannya mengenai dampak menolak pengembangan geothermal, Sapto menyebut hal itu perlu dilihat dari konteks kebutuhan energi dan ancaman perubahan iklim.

Ia menjelaskan sektor energi menjadi salah satu penyumbang utama emisi penyebab perubahan iklim. Karena itu, menurutnya, upaya transisi energi perlu mendapat perhatian serius.

Selain persoalan perubahan iklim, ia juga menyinggung pentingnya ketersediaan cadangan energi terbukti atau proven reserves, yakni sumber energi yang keberadaannya telah diketahui dan secara ekonomi memungkinkan untuk dimanfaatkan.

Menurut Sapto, sumber energi yang secara teknis tersedia belum tentu dapat dimanfaatkan apabila biaya pengambilannya terlalu tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga ketersediaan energi pada masa mendatang.

Terkait hal itu, ia memandang geothermal sebagai salah satu sumber energi nonfosil yang dapat menjadi bagian dari upaya transisi energi.

“Kalau saya bicara geothermal, maaf, saya tidak memihak apapun, tetapi saya sepenuhnya sebagai akademisi. Geothermal itu sehat,” ungkapnya.

Sapto menjelaskan, dari sisi penggunaan air, geothermal dinilainya relatif membutuhkan air dalam jumlah terbatas, terutama untuk kegiatan pengeboran. Sementara dari sisi dampak terhadap atmosfer, ia menilai dampaknya dapat diminimalkan melalui penerapan teknologi dan pengelolaan yang tepat.

Ia tidak menampik bahwa pengembangan geothermal tetap memiliki potensi dampak lingkungan, termasuk persoalan gas hidrogen sulfida (H2S). Namun, menurutnya, risiko tersebut dapat dikelola dengan teknologi tertentu apabila didukung komitmen pengelola dalam pembangunan maupun pembiayaan operasional.

“Kalau ngomong tidak ada dampak, maaf, apa saja ada dampak. Tapi minim,” katanya.

Ia juga membandingkan karakteristik geothermal dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, khususnya PLTU, dalam konteks kebutuhan air dan dampak lingkungan.

Lebih lanjut, Sapto menyebut geothermal sebagai salah satu sumber energi nonfosil yang ketersediaannya tidak bergantung pada waktu siang maupun malam.

“Kalau kita bicara yang nonfosil yang sifatnya setiap saat ada, salah satunya geothermal. Siang malam ada,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan tindak lanjut forum diskusi dengan cakupan peserta yang lebih luas, Sapto berharap pembahasan geothermal dapat terus dilakukan dengan menempatkan perguruan tinggi dan kalangan akademisi pada posisi yang netral.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sempat mengusulkan agar kegiatan diskusi tidak sepenuhnya ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat menjadi alternatif untuk menjaga independensi pembahasan.

Sapto menegaskan dirinya hadir dalam kapasitas sebagai akademisi sehingga ingin tetap berada pada posisi netral, tanpa terikat pada kepentingan tertentu.

“Kalau memang akan dilanjutkan, saya ingin posisinya netral saja. Selayaknya posisi sebagai akademisi,” pungkasnya. (didin)