KUNINGAN (MASS) – Menanggapi polemik rencana pembangunan tower di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pihak kontraktor memberikan klarifikasi atas sejumlah tudingan yang beredar di tengah masyarakat.
Heri selaku perwakilan kontraktor menyampaikan bahwa penolakan terhadap pembangunan tower, bukanlah berasal dari warga yang berada dalam radius terdampak langsung sesuai ketentuan prosedural pembangunan tower.
“Penolakan itu berasal dari warga di luar radius yang secara aturan tidak termasuk pihak yang memiliki hak dalam proses persetujuan pembangunan tower,” ujar Heri, Rabu (18/2/2026) kemarin.
Baca: https://kuninganmass.com/pembangunan-tower-di-desa-bojong-diduga-tak-berijin-warga-ancam-segel/
Ia menegaskan, hingga saat ini di lokasi rencana pembangunan tower di Desa Bojong belum terdapat bangunan apa pun. Heri mempersilakan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi tersebut.
“Silakan dicek langsung ke lokasi. Belum ada bangunan apa pun berdiri di sana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa warga yang berada dalam radius terdampak justru memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Dukungan itu, menurutnya, juga datang dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, kepala dusun (kadus), serta perwakilan pemuda setempat.
Menurut Heri, sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan di lingkungan radius tersebut. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan.
“Warga dalam radius, pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, RT, RW, kadus, hingga perwakilan pemuda sangat mendukung. Apalagi saat ini tower sudah menjadi kebutuhan, terlebih di kawasan yang berkembang sebagai lingkungan wisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan tower dinilai penting untuk menunjang kebutuhan jaringan telekomunikasi masyarakat dan wisatawan, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan di wilayah tersebut.
Dengan klarifikasi ini, pihak kontraktor berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang berimbang serta mengedepankan komunikasi dan verifikasi langsung di lapangan guna menghindari kesalahpahaman. (eki)
