Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Dirjend Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

KUNINGAN (MASS) – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjend Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI melakukan monitoring penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Kuningan.

Monitoring dilakukan di Kantor Pos Kuningan paa Rabu (27/5/2020). Monitoring didampingi oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama, Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kadinsos Kuningan Dudi Budiana dan Kepala Kantor Pos Kuningan Alif Dermawan.

Seperti diketahui bantuan dana sosial dari pemerintah ini berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bupati Kuningan H Acep Purnama menuturkan permaslahan ataupun kendala dalam penyaluran bansos terkait data selalu ada, akan tetapi Pemkab Kuningan terus berupaya untuk melakukan up date data sebaik mungkin.

” by name by adress dengan melibatkan tingkat RT/RW setempat yang lebih mengetahui masyarakatnya secara nyata, kemudian untuk menghindari nepotisme . Dan untuk pelaporan data dengan membubuhkan atau membuat berita acara untuk pertanggung jawaban data yang akurat” ucap Acep.

Pada ksempatan itu , Acep menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat muali Presiden, Menteri yang telah memberikan bantuan yang begitu terasa sekali manfaatnya melalui kebijakan-kebijakan Program Pemerintah seperti BST, PKH dan lain sebagainya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sudah berjalan dengan baik penyalurannya juga tepat sasaran, by name by adressnya. Namun demikian memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, dilengkapi” ucap Acep.

Pemkab Kuningan juga akan mengusulkan, apabila ada data yang belum masuk kedalam program BST tersebut.

Semenytara itu, Dirjend Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Drs Asep Sasapurnama, M. Si , mengatakan untuk permasalahan data ganda agar Pemkab memerintahkan Kepala Desa untuk mengubah KPM yang menerima bantuan sosial ganda, khusunya mengganti KPM BLT Dana Desa.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Menurut Dirjendhal ini dilakukan karena untuk penggantian KPM BLT Dana Desa relatif lebih mudah karena hanya melalui musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan KPM BLT Dana Desa dibandingkan mengganti KPM BST. 

“Untuk penggantian KPM BST harus melalui sistem SIKS NG yang dikelola oleh Pusdatin Kessos, dimana data tersebut sebelumnya harus disahkan oleh Bupati/Walikota setempat,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Kuningan Alif Dermawan menyebutkan, data penerima BST adalah 44.366 dengan besaran Rp600 ribu. Hingga tanggal 27 Mei sudahmencapai 90 persen penyalurannya. (agus

Advertisement. Scroll to continue reading.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Village

SUBANG (MASS) – Salah satu Jaring Pengaman Sosial aibat wabah covid-19 adalah Bantuan Langsung Tunai yang dianggarkan dari Dana Desa (BLT DD). Semua desa,...

Advertisement