KUNINGAN (MASS) – Pelarangan peliputan awak media saat Jokowi berkunjung ke Kuningan menjadi tanda tanya besar. Hal itulah yang dipertanyakan Ketua Ikatan Mahasiswa Kuningan, Yayat Hidayatullah.
“Bagus, upaya untuk menjadi tiran, media wajib dikendalikan. Wartawan ulah ngaliput? Jokowi sieun ditanya mural? Apa sieun ditanya geotermal?,” komentarnya lugas, Senin (30/8/2021) pagi.
Saking geramnya, lelaki berambut kriting ikal itu curiga, jangan-jangan hanya mau pencitraan saja, lebih jauh apakah akan ada kampanye terselubung.
“Jangan-jangan mau menyelinapkan kampanye ‘kepak sayap kebinekaan?’ Jangan membuat kami berspekulasi prihal kedatangan Jokowi dengan adanya larangan peliputan oleh wartawan,” sebutnya.
Ditambahkan, Ketua Bidang PKMB Inggil Abdul Kahfi, kendali sosial memang penting dan harus dilakukan oleh setiap pemimpin yang dinobatkan sebagai pemangku kebijakan.
Tapi, Inggil juga menyinggung bahwa harusnya keterbukaan informasi publik.
Beredarnya kabar tersebut, menimbulkan banyak kecurigaan. Bahkan, Inggil sendiri, mengaku curiga, entah itu terhadap presiden atau bahkan ke wartawan.
“Soalnya kita sama-sama tahu kegiatan yang dilakukan oleh Pak Presiden merupakan kegiatan kenegaraan biaya yang dipakai pun pasti dari anggarab negara, kan? Loh kenapa wartawan yang mewakili telinga dan mata orang-orang di Kuningan kok malah tidak boleh meliput? Terus, apakah pihak wartawan memang sudah disinyalir akan menanyakan yang aneh-aneh, ya memang mungkin saja kan?,” jelasnya panjang lebar.
Dikatakannya, jika penolakan tersebut dikarenakan pandemi, ini juga malah jadi pelecehan untuk wartawan, terutama yang ada Kuningan.
Apakah wartawan tidak paham tentang protokol kesehatan ketika ingin meliput? (Ya memang akhirnya) Itu dikembalikan lagi ke pemangku kebijakan.
“Seyogyanya kebijakan-kebijakan Pak Presiden akan lebih bijaksana jika dikatakan langsung ke wartawan. Karena jika kembali menginstruksikan kepada humas atau jajaran di bawah Presiden serasa kurang bijak sebagai pemangku kebijakan,” ujarnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, pelarangan peliputan langsung Jokowi ke Kuningan merupakan hasil koordinasi pemkab Kuningan dan Biropres.
“Kami telah berkoordinasi dengan Biropres Kepresidenan dan dinyatakan bahwa tidak ada peliputan dari media baik cetak maupun elektronik,” ujar Kadiskominfo Kuningan Dr Wahyu Hidayah, Minggu (29/8/2021) malam seperti yang diberitakan kuninganmass.com sebelumnya. (eki)
