KUNINGAN (MASS) – Dimasa transisi kepemimpinan antara pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih, hingga waktu pelantikan dan hari pertama menjabat secara sah, Pemenang Pilkada Kuningan, Dian dan Tuti, disarankan untuk tetap aktif dalam memantau rumusan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).
Agus Kusman, Direktur Kuningan Institue menegaskan, dalam masa transisi kepemimpinan suatu wilayah, menjadi waktu yang krusial dalam menentukan kebijakan kesejahteraan masyarakatnya di masa 5 tahun kedepan. Menurutnya, jika calon pemimpin hanya menjalankan dari rumusan APBD yang sudah ada tanpa tahu kedalam isinya, dampaknya bisa menjadi bumerang bagi pelaksana APBD.
”Khususnya Kuningan yang tengah dilanda untrust terhadap APBD, akibat gagal bayar. Saya menyarankan, agar Pak Dian dan Bu Tuti dapat turut berperan aktif dalam memantau, meninjau dan memberikan masukan dalam komposisi APBD 2025 nanti. Jangan sampai, APBD tersebut tidak terpantau komposisinya, terlebih kebijakan ditahun pertama itu akan menjadi wajah dan pertaruhan keberhasilan ditahun-tahun berikutnya,” tutur pria yang tengah menyelesaian Disertasi Doktoralnya itu.
Salah satu yang harus dijadikan perhatian adalah dalam segi perencanaan anggaran, penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga memproyeksikan pendapatan tambahan dari Pusat DAK dan DAU. Menurut Agus, hal tersebut menjadi penting karena berkaca dari kasus gagal bayar proyek hingga gagal bayar pegawai.
”Diperiode saat gagal bayar pertama kali, saya melihat terdapat penetapan Pendapatan Daerah baik dari PAD maupun pusat yang kurang rasional, efeknya berimbas pada proyeksi pembelanjaan daerah, menyebabkan lebih besar pasak daripada tiang. Berkaca dari hal tersebut, sekali lagi saya menyarankan agar Pak Dian dan Bu Tuti dapat lebih aktif dalam memastikan agar gagal bayar tidak terjadi lagi,” jelas Agus, Jumat (13/12/2024).
Saran lainnya dari Kuningan Institute, sebagai pemenang Pilkada dan menjadi sosok yang akan memimpin Kuningan 5 tahun kedepan, Dian dan Tuti diharapkan dapat menjaga keharmonisannya dan saling support satu sama lain. Dengan menunjukan citra harmonis dari orang pertama dan kedua Kota Kuda, akan meminimalisir konflik dijajaran bawahannya.
Setelah 2 saran sebelumnya, di poin ke tiga, pria yang saat ini berprofesi disalah satu Universitas besar di daerah Jakarta Timur itu, menekankan agar Dian dan Tuti dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terintegarsi, agar kinerja antar dinas dapat terbentuk sinergisitas demi menciptakan kinerja yang optimal di pemerintahannya nanti.
”Perlu ada Transformasi untuk menciptakan budaya kerja dari tiap dinas, agar tidak terjadi proyeksi perencanaan anggaran dan pembelanjaan yang gagal dan tidak tepat sasaran seperti sebelumnya. Sebagai contoh, minimal setiap kepala dinas itu harus ngbrol dan tidak membuat faksi-faksi. Buat semua terpimpin. Semisal, BPKAD dan Bappeda mungkin harus duduk bersama secara serius dalam membuat perencanaan dan target,” jelasnya.
Saran terakhir dari Kuningan Institute, berkaca dari kepemimpinan Prabowo yang humanis, merangkul namun tegas, dapat dicontohkan oleh Dian dan Tuti dalam mengadopsi gaya kepemimpinan dari Prabowo dan Gibran.
”Humanis terhadap setiap kepentingan rakyat, merangkul meski kepada opisisi artinya dapat bekerja sama, namun dengan tidak meninggalkan pendukungnya hanya demi kepentingan oposisi. Tegas kepada setiap kesalahan, meski kesalahan minor. Dalam merangkum itu, Pak Dian dan Bu Tuti, perlu memegang prinsip The Winner is Take All, tidak perlu takut karena Pak Dian dan Bu Tuti memiliki pendukung yang kuat,” tutupnya. (riyan)
