KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Yaya, membeberkan PR besar Pemkab Kuningan di hadapan para akademisi, Kamis (12/5/2023) siang.
Politisi PKS itu, mengutarakan hal tersebut dalam rapat Pansus Tunda Bayar yang mengundang akademisi dan pakar dari berbagai kampus di Kuningan.
Anggota Pansus itu mengatakan, persoalan pertama adalah soal kemiskinan ekstrim. Dimana, pendapatan perkapita orang Kuningan, yang masih dibawah garis miskin masih cukup banyak dan meningkat.
“Kedua, Kuningan sekarang belanja pegawainya naik dari 65 % ke 80%. (Kouta pegawai dibuka, tapi) Tidak ideal dengan pendapatan transfer dari pusat,” kata Yaya menyebut hal tersebut sebagai penambah gagal bayar.
Ia mengatakan, pihaknya ingin memandang segala sesuatu dari semua sudut pandang dan tidak mendiskreditkan satu sama lain. Apalagi, hal ini merupakan tanggung jawab dan tugas bersama.
Selain itu, Yaya juga sempat menyinggung perihal predikat opini WTP di tengah gagal bayar.
“WTP itu hanya keseuaian transaksi yang masuk ke laporan keuangan, tapi sebenarnya harus ada input (dari) mendapat WTP,” kata Yaya.
Satu sisi, lanjutnya, harus diakui bahwa Pemkab Kuningan administrasinya bagus dan bisa dibanggakan dari sisi tersebut. Tapi kemudian, harusnya dari WTP itu ada “bonus” yang menjadi output yang baik.
“Tapi harusnya ada output DID (Dana Insentive Daerah), kita 2 tahun gak dapat,” kata Yaya sembari mengatakan angka DID sekitar 35 Milyar.
Dengan tambahan tersebut, kata Yaya, tentu bisa mengurangi beban Pemkab Kuningan. Meskipun, untuk mendapatkan DID ada 11 kriteria, seperti penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, dan dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting serta hal lainnya.(deden/eki)
Video :
