Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass
Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /home/kuninganmass/public_html/wp-content/themes/zoxpress/zoxpress/parts/post/post-img.php on line 35

Politics

Dewan Bantah Pembahasan KUA-PPAS Tertutup

KUNINGAN (Mass) – Adanya tanggapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan terkesan tertutup, mendapat bantahan langsung Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos. Walaupun sebenarnya, rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD itu pun masih cenderung sulit diakses para awak media karena pintu tertutup rapat.

“Kami saat ini bukan berarti tertutup, tapi kami sedang memformulasikan dulu, jadi formulasi apa yang harus dibangun oleh Badan Anggaran (Banggar). Sehingga fraksi-fraksi ini sedang menyampaikan, bahwa pembahasan APBD TA 2017 ini harus mencerminkan indikator IPM dan Visi Misi,” ucap Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos saat diwawancarai kuninganmass.com usai memimpin jalannya Rapat Banggar kemarin, Rabu (20/7).

Dirinya berjanji, jika sudah masuk di teknis perangkaan bakal mengkomunikasikan dengan para awak media. Bahkan, pihaknya juga membantah ada tarik ulur kepentingan legislatif kepada eksekutif soal bagi-bagi kuota APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Disini juga tidak ada tarik ulur atau penyaman persepsi tentang bagaimana DPRD ini bargaining dengan eksekutif terkait dengan pembagian kuota APBD. Kami tidak ada upaya itu, kami tidak ada upaya untuk bargaining soal itu,” tegasnya.

Sebab menurutnya, dalam APBD itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari rel kepentingan rakyat yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan visi misi pemerintah.

“Jadi, nanti kalau APBD ini tidak mencerminkan visi misi, lalu dianggap tidak mencerminkan upaya untuk menjawab realitas rakyat, kan yang disalahkan juga dewan, kenapa dewan juga mengesahkan APBD itu, dan dewan juga bakal dievaluasi terkait hal itu,” katanya.

Dalam asumsi pemerintah lanjut Rana, ada 11 persen lebih angka kemiskinan. Jadi, APBD nantinya harus mampu menjawab persoalan tersebut, jangan sampai masing-masing berjalan sendiri tanpa mampu menanggulangi persoalan kebutuhan masyarakat saat ini.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tahapan KUA PPAS ini kan sudah disampaikan oleh Bupati, dan ini merupakan tahapan awal, kita akan menjelaskan secara rinci tentang KUA-PPAS TA 2017. Sekarang kita masih dalam taraf pendalaman materi internal, tentang apa yang harus ditelaah oleh kita, bagaimana menginventarisasi kemampuan sektor atau struktur pendapatan APBD sekaligus struktur Belanja kita,” pungkasnya. (andri)

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bank Kuningan

You May Also Like

Advertisement