KUNINGAN (MASS) – Pergantian PJ Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, menuai sorotan tajam karena dinilai karena adanya konflik kepentingan tertentu (conflict of interest). Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik penggantian ini, karena menganggap Iip Hidajat dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Proses yang dianggap tidak transparan dalam pencopotan Pj Bupati Kuningan ini, semakin memperkuat dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang bermain dalam keputusan ini.
Salah satu yang angkat bicara adalah Andika Ramadhan, mahasiswa Hukum. Menurutnya, pergantian yang terkesan mendadak tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pencopotan Raden Iip Hidajat dari penugasannya sebagai Pj Bupati, terkesan dinilai terburu buru dan tentunya menuai perdebatan, akademisi pun ikut berkomentar karena hal ini dianggap melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)-, di kutip dari pernyataan Prof Suwari Akhmaddian.
“Saya, selaku mahasiswa, merasa khawatir dan menduga bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh adanya conflict of interest dari pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu. Tidak adanya keterbukaan mengenai alasan dan mekanisme pergantian ini mengundang dugaan bahwa kebijakan yang diambil lebih condong pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik,” ujarnya, Senin (4/11/2024).
“Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pergantian pejabat publik agar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan public,” ujarnya.
Selain itu, Andika juga mengatakan jika ada konflik kepentingan politik (conflict of interest) terhadap para kontestan, maka ada kontestan politik yang akan dirugikan dan begitupun sebaliknya akan ada kontestan lain yang akan diuntungkan.
“Selaku mahasiswa tentunya saya ikut serta mengajak rekan – rekan mahasiswa kabupaten kuningan lainnya untuk ikut mengawasi dan memonitor dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan,” tuturnya. (eki)
