KUNINGAN – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (10/9/2025) ini, di lantai dua Gedung Setda KIC Kuningan.
Forum tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar MSi, jajaran SKPD, serta aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, dan KAMMI. Audiensi membahas sejumlah isu daerah yang tengah hangat, mulai dari TDL, pembangunan infrastruktur jalan, RTRW, tunjangan DPRD, hingga program Kuningan Caang.
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, menyoroti soal TDL yang dinilainya harus dievaluasi secara serius. Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak pilih kasih hanya untuk jalur tertentu, sementara banyak jalan di pelosok masih terabaikan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan RTRW agar mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kuningan.
“Untuk saat ini kita anggap percaya dengan narasi yang mereka sampaikan. Tapi tentu kami akan mengawal, jika tidak sesuai, tidak menutup kemungkinan kami akan turun kembali,” tegas Eka.
Ketua Umum PMII Kuningan, Dhika Purbaya menyoroti tunjangan perumahan DPRD yang disebut mencapai Rp25 juta per bulan. Menurutnya, angka tersebut sangat tinggi di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Jangan sampai tunjangan besar ini hanya menjadi kenyamanan bagi dewan, sementara masyarakat masih dihadapkan pada pengangguran, kemiskinan ekstrem, dan jalan rusak. Pemerintah tadi menyatakan akan ada evaluasi, jadi untuk sementara kami puas,” ujar Dhika.
Sementara itu, Ketua Umum GMNI Kuningan, Amar Fahri, menyoroti program Kuningan Caang. Ia menyebut masih banyak titik penerangan jalan umum (PJU) yang rusak atau mati. GMNI, kata Amar, siap membantu pemerintah untuk mendata titik-titik bermasalah agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas penerangan yang layak.
“Kami sebagai mahasiswa siap membantu apabila tidak ada kemampuan secara optimal untuk melihat titik-titik PJU yang rusak. Seluruh masyarakat Kuningan juga silahkan sampaikan apabila ada fasilitas yang tidak dapat dirasakan dengan baik,” tutur Amar.
Lebih lanjut, Amar diamini para ketua organisasi mahasiswa sepakat bahwa jawaban dari pemerintah daerah cukup memuaskan untuk sementara waktu. Namun mereka menegaskan akan terus memantau dan mengawal janji yang telah disampaikan.
“Kalau ke depan ada perubahan yang baik, tentu akan kami apresiasi. Tapi kalau justru memburuk, maka akan ada langkah lanjutan yang kami agendakan lagi,” tutupnya. (didin)
