Politik

Monitoring Bansos ke Kuningan dan Cirebon, Satgas Covid-19 Provinsi Temukan Telur Busuk

oleh

KUNINGAN (MASS)- Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan bansos di 27 kota/kabuaten yag ada di Provinsi Jabar,  Satuan Gugus Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPRD Jabar melakukan pengecekan dan monitoring. Rombongan melakukan monitoring dari tanggal 8-16 Mei 2020. Mereka adalah romobong dari Komisi I yakni Yosa Octora Santono (Fraksi Partai Demokrat), Sri Budihardjo Hermawan (Fraksi Demokrat), Abdul … Baca Selengkapnya

Pengadaan Sembako 14 Miliar Dinilai Tidak Adil

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan sembako yang menelan biaya kisaran Rp14 miliar untuk diberikan kepada masyarakat mendapat tanggapan dari salah seorang pemerhati pemerintahan, Yadi Supriadi. Menurut dia, pengadaan tersebut merugikan masyarakat dan tidak adil. “Itu salah, tidak tepat. Masyarakat dirugikan. Dengan Rp200 ribu itu, meskipun kecil, saya kira bisa dibelikan beras sehat yang bagus. Bukan beras … Baca Selengkapnya

Demokrat Bagikan Sembako dan THR

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kaitan dengan penanganan Covid-19 sekaligus menyambut lebaran, Partai Demokrat Kuningan pun tak ketinggalan untuk menyebarkan sembako. Bukan hanya sembako, partai berlambang mercy ini pun menyalurkan kadeudeuh kepada struktur pengurus. Sedikitnya 470 paket sembako didistribusikan Kamis (21/5/2020) di kantor DPC Partai Demokrat Kuningan, Jl Ir Soekarno (jalan baru Purwaninangun-Cijoho). Ratusan paket sembako tersebut … Baca Selengkapnya

68,5% Warga Kuningan Tak Tahu Anggaran Rp41,4 M

oleh

KUNINGAN (MASS) – Refocusing anggaran yang telah dilakukan Pemkab Kuningan rupanya belum diketahui secara luas oleh masyarakatnya. Ini terbukti dari survei yang dilakukan Kuningan Institute, ketidaktahuan mereka terhadap pengalokasian dana fantastis sebesar Rp41,4 miliar tersebut mencapai 68,5%. “Ini salah satu hasil survei saja. Ternyata mayoritas masyarakat Kuningan tidak mengetahui bahwa Pemkab Kuningan telah mengalokasikan dana … Baca Selengkapnya

Kalau Anggota Dewan Terlibat Pengadaan Sembako, Melanggar UU

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kabar dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam pengadaan sembako bantuan Pemkab Kuningan jadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya menyayangkan, jika itu terjadi maka ada sebuah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Salah seorang Pemerhati Kebijakan sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris SH mencoba memaparkan UU yang melarang anggota dewan terlibat proyek pemerintah. Salah satunya … Baca Selengkapnya

Benarkah Anggota Dewan Terlibat Pengadaan Sembako?

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kabar terbaru beredar, salah seorang anggota DPRD Kuningan ikut terlibat dalam pengadaan sembako yang dilaunching Bupati H Acep Purnama, 15 Mei lalu. Sembako yang diadakan tersebut menggunakan APBD Kuningan hasil refocusing dengan total mencapai 14 miliar rupiah. Dari keterangan yang diperoleh kuninganmass.com, sembako bantuan pemda ini disalurkan kepada 25 ribu KK (kepala … Baca Selengkapnya

Kontradiksi Komunikasi

oleh

KUNINGAN (MASS) – Beberapa hari ini kembali media massa menampilkan pesan komunikasi yang kontradiktif. Khususnya dalam penanganan Convid-19. Pelakunya lagi lagi para pejabat publik. Ada mentri yang membantah ucapan presidennya. Ada ucapan mentri yang diluruskan mentri lain. Ada kebijakan gubernur ditolak mentri. Ada Gubernur yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Bahkan ada juga kebijakan mentri yang … Baca Selengkapnya

Mamat Robby Sebar 300 Paket Sembako

oleh

KUNINGAN (MASS) – Kesulitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, membuat sejumlah elemen tergugah hatinya untuk membantu sesama anak bangsa, termasuk salah satu tokoh yaitu HT Mamat Robby Suganda. Aksi nyata itu dilakukan dengan memberikan sumbangan 300 paket sembako kepada masyarakat Kuningan.Mamat Robby yang juga Kabiro Perdagangan DPP Partai Demokrat mengatakan, dalam bulan suci Ramadan … Baca Selengkapnya

BPJS Naik, Yaya: Pemerintah Bak Lintah Darat

oleh

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Republik Indonesia saat ini bak lintah yang menyerap habis darah rakyatnya. Hal ini diperlihatkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan keputusan menaikan iuran pokok BPJS kesehatan yang tertuang dalam Perpres no 64. Th.2020. “Perpres no.64 th.2020 tentang perubahan kedua atas Perpres no.82 th 2018, yang perubahan pertama melalui perpres no 75 th.2019 tentang … Baca Selengkapnya

Evaluasi Pemilu 2019, KPU Lakukan Mutarlih Berkelanjutan

oleh

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan terus melakukan berbagai langkah evaluasi Pemilu 2019. Salah satu hasil evaluasi yang jadi perhatian adalah masih ada pemilih yang telah memenuhi syarat belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, diimplementasikan kebijakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan kerjanya. Anggota KPU Kuningan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, … Baca Selengkapnya