Minimarket Politik
KUNINGAN (MASS) – Jika jadi direktur Perumda Aneka Usaha (Perumda AU atau dulunya PDAU) Kabupaten Kuningan, Manaf Suharnaf mengaku sanggup dapat PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 1 Milyar. Hal itu ditegaskannya setelah mengaku siap jadi suksesor Heni Susilawati yang baru saja hengkang dari jabatan direktur. Heni mundur per 1 November 2025 kemarin. “Siap, saya sanggup … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perumda AU) Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan, Heni Susilawati mundur, banyak spekulasi tentang siapa yang akan menggantikannya. Meski begitu, Wakil Bupati Kuningan Hj Tuti Andriani SH M Kn, mengaku belum tahu siapa yang akan jadi pengganti Heni. Hal itu diutarakan Wabup, kala diwawancara pada Selasa (4/11/2025) … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Sejumlah warga Desa Muncangela Kecamatan Cipicung, merencanakan bakal mendatangi Balai Desa Muncangela hari ini, Rabu (5/11/2025) siang. Rencananya, mereka akan datang ke balai desa untuk melakukan audiensi tentang pembangunan tower yang dianggap menimbulkan keresahan dan penolakan sebagian warga. Perwakilan warga, Komarudin Humaedi, dalam surat audiensinya mengatakan permasalahn ini harus dibahas terbuka antara … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Meski ditinggal oleh direkturnya, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, justru optimis bahwa Perumda Aneka Usah (PDAU) Kuningan, salahs atu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bisa berkembang dengan perluasan bisnis yang lebih menjanjikan dan perputaran modalnya cepat. “Nanti kita pikirkan skenario bisnis yang tumbuhnya lebih cepat untuk PDAU. Apakah … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Surat Pengunduran Diri Direktur PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan, Heni Susilawati, sudah diterima Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. “Betul, yang bersangkutan secara tertulis sudah menyampaikan surat pengunduran diri, dengan alasan ingin mengembangkan karier selanjutnya. Tetapi saya pribadi belum bertemu langsung, karena Senin ini agenda cukup padat,” ungakapnya, Senin (3/11/2025). … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menyampaikan pengunduran diri kepada para karyawan, Direktur PDAU Kuningan Heni Susilawati, terpantau masih masuk kantor siang ini, Senin (3/11/2025). Humas PDAU, Adi, menyebutkan saat ini direktur PDAU sempat hadir di kantor. Namun kedatangannya itu bukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. “Ada masuk kantor, tapi sanes padamelan (bukan pekerjaan) ada keperluan … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Direktur Perumda AU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Darma Putra Kertharahrja Kabupaten Kuningan saat ini, Heni Susilawati, dikabarkan mundur pasca tersiar informasi pamit ke karyawan pada akhir pekan kemarin. Kabar mundur Heni ini, jadi catatan panjang Direktur PDAU Kuningan, yang hampir tak pernah menyelesaikan masa jabatannya, alias mundur di tengah jalan dalam beberapa … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani SH MKn, menjamin bahwa perubahan bentuk hukum Bank Kuningan menjadi Perseroda, tujuannya untuk lebih baik. Hal itu diutarakannya saat ditanya wartawan, sesaat setelah Wabup Tuti menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Jumat (31/10/2025) kemarin. “Sesuai dengan UU no 4 tahun 2023 mengenai pengembangan penguatan sektor keuangan, tentunya dari … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi Partai Golkar menyambut baik atas pengajuan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Kuningan. Perubahan bentuk hukum ini, kata Fraksi Golkar dalam PU (Pandangan Umum) Fraksi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris … Baca Selengkapnya
KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB menyampaikan catatan kritis tentang perubahan bentuk hukum BPR Kuningan menjadi Perseroda. Dalam Pandangan Umum Fraksi PKB yang ditandatangani Keua Fraksi Moch Ghozali dan Sekretaris Hj Neneng Hermawati, pihaknya mengungkap kekhawatira-kekhawatiran atas perubahan tersebut, serta menyinggung prinsip syariah. PU Fraksi PKB sendiri disampaikan dan dibacakan untuk Pemerintah Daerah, dalam Rapat Paripurna … Baca Selengkapnya