KUNINGAN (MASS) – Baik kandidat calon Bupati, Gubernur ataupun timsesnya, harus berhati-hati dalam menempatkan baliho sosialisi politik praktis atau kampanye. Salah-salah, bakal disikat, diturunkan paksa oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Seperti yang terjadi menjelang awal bulan Juli 2024 kemarin. Dimana, baliho salah satu kandidat calon Bupati, dicopot oleh penegak hukum Pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan.
Penurunan salah satu kandidat calon Bupati, Yanuar Prihatin, sempat menuai polemik tersendiri. Pasalnya, yang dicopot Pemda adalah kandidat yang tidak terafiliasi langsung ke pemerintahan. Namun belakangan, Pemda membantah hal tersebut dan memberi alasan yang pasti.
“Kita hanya pendampingan Bapenda yang punya kegiatan,” kata Kepala Satpol PP Kuningan, Agus Basuki, (1/7/2024).
Penjelasan penurunan baliho diberikan Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan Guru Irawan Zulkarnaen. Ia menjelaskan, penurunan baliho kampanye, diturunkan karena dipasang di spaceboard/papan reklame milik Pemerintah daerah. Dimana, asset Pemda tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Bahkan ternyata, kata Guruh, pihak pemerintah sudah menurunkan baliho yang terpasang di tiga lokasi, yaitu di jalan baru Kedungarum – Ancaran, Jalan Baru Caracas dan sekitar Pasar Darma Kuningan.
“Kami mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan spaceboard milik Pemda yang dipakai untuk sosialisasi salah satu Bacabup. Ini tidak dibenarkan, karena spaceboard milik pemerintah tidak diperuntukkan untuk komersial atapun politik, sehingga atas perintah Pak Pj Bupati gambar Bacabup tersebut langsung kami tertibkan,” kata Guruh, (1/7/2024).
Guruh juga menegaskan, spaceboard milik Pemda hanya bisa dipasang oleh konten yang berisi iklan layanan masyarakat seperti sosialisasi program pemerintah, ucapan hari besar dari pemerintah, sampai sosialisasi Pemilu. Total ada sekitar 21 spaceboard/papan reklame yang dimiliki pemda, tersebar di seluruh Kabupaten Kuningan.
Di akhir, Guruh menyayangkan pemasangan tersebut apalagi sampai menimpa baliho pemerintah yang sengaja dipasang. Ia mengimbau pada para pihak untuk berhati-hati, berkomunikasi ke vendor masing-masing untuk memastikan hal tersebut terulang kembali. (eki)
