KUNINGAN (MASS) – Polemik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), memanas setelah beredar video keributan di media sosial yang terjadi di kawasan Kantor Setda Kuningan, Kompleks Kuningan Islamic Center (KIC).
Menanggapi kejadian itu, Bupati Kuningan, Dr Dian Rahmat Yanuar, menyayangkan adanya tindakan dugaan persekusi dan intimidasi dalam dinamika persoalan tersebut.
“Saya menyesalkan atas kejadian persekusi seperti itu. Sebagai Bupati, saya tegaskan bahwa persekusi tidak boleh terulang, apapun bentuk tindakan intimidasi, saling meremehkan, atau saling mengadu tidak boleh. Kita sedang mengurai persoalan ini,” tegas Bupati Dian, Minggu (15/2/2026).
Dian menilai persoalan tersebut bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah berlangsung lama. Ia mengaku telah berinisiatif menemui langsung Menteri Kehutanan guna mempertanyakan kejelasan persoalan serta tindak lanjutnya.
“Kenapa saya ke Menteri? Karena wilayah itu masuk kawasan TNGC, yang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Waktu itu Pak Menteri langsung memanggil para Dirjen dan menginstruksikan agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Namun, hingga beberapa bulan berlalu, menurutnya belum ada keputusan atau pedoman yang jelas. Ia juga telah beberapa kali mengundang pihak TNGC untuk membahas persoalan itu, tetapi belum ada kejelasan final.
Dian menegaskan Kabupaten Kuningan memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut Gunung Ciremai sebagai “hati Jawa Barat” yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Kuningan dan sekitarnya.
“Saya ingin itu menjadi bahan utama dalam kebijakan, karena kalau berlarut-larut, saya khawatir terjadi konflik. Mereka semua adalah masyarakat saya, tapi saya ingin ada ketegasan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan telah kembali menyurati Kementerian pada akhir Desember lalu untuk meminta kejelasan terkait aspek legalitas. Kedatangan penasihat utama Menteri ke Kuningan, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari surat tersebut.
Dian menambahkan pertemuan dengan penasihat utama Menteri sebenarnya bersifat terbatas bersama dinas terkait. Namun, situasi di lapangan berkembang hingga terjadi keributan.
Sebagai langkah lanjutan, ia telah memanggil kembali pihak TNGC, bertemu dengan LSM AKAR, dan berencana mengundang kelompok tani hutan untuk mencari solusi bersama.
“Saya ingin semuanya tetap kondusif. Kepala boleh panas, hati tetap dingin,” katanya.
Menurutnya, di hadapan jajaran kepolisian dan TNI, termasuk perwakilan dari Polres Kuningan dan Kodim 0615/Kuningan, ia menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan.
“Ini butuh aturan yang jelas untuk mengurai persoalan, kami sebagai kepala daerah terus berupaya. Kalau kewenangannya di kami, tentu akan segera kami bereskan,” pungkasnya. (didin)
