Biaya Operasional PAM Kuningan Capai Rp 60 Miliar Per Tahun, Dewan Dorong Audit Independen

KUNINGAN (MASS) – Biaya operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kamuning Kuningan yang tembus angka Rp 60 miliar per tahun menjadi sorotan banyak pihak. Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Jajang Jana mendorong adanya langkah transparansi yang independen untuk memeriksa pos pengeluaran raksasa tersebut.

Menurutnya, sejauh ini dokumen resmi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) besaran biaya operasional senilai Rp60 miliar itu dinyatakan normal. Jajang menyebutkan di dalam hasil pemeriksaan lembaga negara itu tidak ditemukan adanya catatan khusus atau pelanggaran.

“Kaitan dengan hal tersebut kita menyarankan akan ada audit independen sambil kita sering berjalannya waktu terus mengevaluasi terkait dengan kinerja dari PDAM itu sendiri,” tuturnyaa saat diwawancara kuninganmass.com beberapa hari yang laalu.

Tingginya angka pengeluaran tersebut dinilai wajar oleh BPK karena porsi anggaran untuk gaji dan fasilitas pegawai memakan porsi yang sangat besar. Kendati dinyatakan normal secara aturan, Jajang sebut evaluasi menyeluruh tetap harus berjalan.

“Terkait BOP kita kan terus minta perbaikan dalam tahap ini, finalisasikan seiring berjalan waktu ya karena akan kita ngacunya hasil audit BPK,”

Jajang menyatakan dirinya menyarankan adanya proses audit independen dari pihak eksternal. Kehadiran auditor di luar pemerintah ini diharapkan bisa membedah pos biaya operasional secara lebih rinci.

“Kita kan menyiramkan ada audit independen nih terkait dengan Bop gitu ya Sehingga referensinya akan jelas,” tegasnya.

DPRD Kuningan menilai langkah audit independen ini sangat penting agar pemerintah daerah memiliki referensi data yang jauh lebih jelas. Dengan data pembanding tersebut, legislatif bisa melihat peluang pos mana saja yang bisa dipangkas demi menghemat anggaran.

“Tapi kitakan memahaminya dari hasil audit BPK kan tidak muncul ya rekomendasi terkait dengan Bop yang nilainya sampai di angka 60 miliar itu tidak ada catatan khusus gitu kan akan tetapi kita mengevaluasi secara utuh bahwa nilai efisiensi bisa ada peluang sehingga kita harapkan untuk ada penurunan,” pungkasnya. (raqib)