KUNINGAN (Mass) – Pada nota keuangan perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Kuningan TA 2017, Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menyebut untuk Belanja Tidak Langsung di sektor Belanja Pegawai mencapai Rp1,215 triliun. Angka ini tak jauh berbeda dari realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp1 triliun dari yang direncanakan.
Nota keuangan yang dibaca langsung Bupati Acep pada rapat paripurna DPRD Kuningan kemarin, dipimpin langsung Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos didampingi dua wakilnya Drs Toto Suharto SFarm APt dan H Uci Suryana SE. “Belanja Daerah direncanakan Rp2,379 triliun turun sebesar Rp237,68 miliar, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,616 triliun,” ucap Bupati Acep.
Bupati Acep menjelaskan, alokasi belanja daerah itu diantaranya untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,215 triliun, belanja hibah Rp21,23 miliar, belanja bantuan sosial Rp3,65 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp3,48 miliar, belanja bantuan keuangan kepada desa dan parpol Rp422,19 miliar, dan belanja tidak terduga Rp4,45 miliar.
“Pada Belanja Langsung, direncanakan sebesar Rp708,81 miliar mengalami penurunan sebesar Rp221,17 miliar, dibanding tahun lalu sebesar Rp929,98 miliar. Adapun alokasinya yaitu untuk program dan kegiatan non urusan untuk 65 SKPD sebesar Rp120,48 miliar, kegiatan urusan lainnya Rp588 miliar, dan kegiatan dana alokasi khusus sebesar Rp451,44 miliar,” bebernya.
Dikatakan, alokasi belanja langsung melalui program dan kegiatan urusan masih bersifat sementara khususnya dari sumber dana bantuan keuangan provinsi. Karena, sampai saat ini belum menerima Pagu anggaran definitive.
“Apabila memperhatikan rencana anggaran pendapatan daerah TA 2017 sebesar Rp2,400 triliun, dibandingkan dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,379 triliun mengalami selisih lebih atau surplus sebesar Rp21 miliar,” katanya.
Kemudian lanjut Acep, uraian pembiayaan daerah TA 2017 meliputi pertama penerimaan pembiayaan direncanakan Rp0 miliar, yang diperkirakan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) yang diperoleh dari kegiatan lanjutan atau luncuran. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp21 miliar yang dialokasikan pada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal PD PBR, penyertaan modal Bank Jabar Banten, dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
“Dengan demikian, perangkaan pembiayaan daerah pada posisi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp0 miliar, dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp21 miliar, terdapar selisih kurang pembiayaan netto sebesar Rp21 miliar, akan ditutup dari surplus rencana pendapatan daerah,” pungkasnya.(andri)
