KUNINGAN (MASS) – Selain mutasi kepala sekolah, terjadinya pemindahan staf fungsional yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari beberapa SKPD di lingkup Pemkab Kuningan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, dipertanyakan.
“Selain memunculan ‘keberatan’ para pimpinan SKPD terkait juga tidak mustahil akan memunculkan asumsi bahwa proses lelang proyek akan dituntaskan sebelum Bupati H Acep ‘demisioner’, menjelang pelaksanaan masa kampanye pilbup,” kata Soejarwo, ketua F-Tekkad, Minggu (14/1/2018).
Yang menjadi pertanyaan publik, apakah ‘bedol desa’ staf fungsional tersebut sudah melalui prosedur Anjab dan Analisa Beban Kerja (ABK) seperti yang selama ini dilakukan oleh BKPSDM atau belum? Menurut Jarwo, sangat kurang bijak dan mengesankan adanya rasa kurang percaya dari seorang H Acep Purnama kepada sosok yang akan mendapat amanah untuk menjadi PLT Bupati.
“Ini terkesan adanya rasa kurang percaya diri jika terjadinya pemindahan staf yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa itu dimaksudkan untuk menuntaskan proses lelang proyek. Dikhawatirkan kebijakan tersebut akan ‘dimentahkan’ oleh PLT Bupati yang akan mulai bertugas 13 Februari’ 2018,” duganya.
Lembaga Legislatif juga dituntut tidak tinggal diam, jika memang ada indikasi upaya percepatan lelang proyek . Terlebih pengawasan menjadi bagian dari 3 fungsi yang melekat pada lembaga Legislatif (DPRD).
Terpisah, Direktur Merah Putih Institut, Boy Sandi Kartanegara mengaku, dirinya pun mendapat info soal adanya mutasi staf dari dinas yang ditarik ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. “Saya pikir sih gak masalah sepanjang mekanismenya sesuai dengan kajian ABK. Mungkin saja dialihkannya staf-staf tersebut dalam rangka percepatan pembangunan daerah,” ujar Boy.
Tapi, imbuhnya, mutasi staf itu jangan sampai membuat dinas-dinas teknis kehilangan staf-staf potensialnya yang hanya akan membuat akselerasi dinas tidak bisa seperti yang diharapkan. (deden)
