KUNINGAN (MASS) – Caleg Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan Dapil 5, Saldiman Kadir, nampak kembali mendatangi Bawaslu Kabupaten Kuningan siang ini, Senin (19/2/2024) siang.
Saldiman Kadir yang merupakan Caleg nomor urut 6 itu, ternyata melengkapi laporannya tentang dugaan money politik dari sesama Caleg Partai Demokrat.
“Saya mau laporan ke Bawaslu melengkapi bukti laporan saya tanggal 15 Februari dimana ada temuan mobey politik di lapangan,” kata Saldiman.
Kejadiannya, kata Saldiman, ada yang hari Sabtu, tanggal 10 Februari di masa kampanye, ada juga yang dilakukan pada hari tenang. Sebagiannya, masih kata Saldiman, ada yang secara sukarela mengembalikan uang tersebut.
“Tanggal 15 melaporkan ada dugaan money politik, dan oleh Bawaslu saya diminta melengkapi laporan,” ujarnya.
Bukan tangan kosong, Saldiman Kadir datang ke Bawaslu membawa beberapa barang bukti yang cukup terang benderang. Ada rekaman berbentuk video yang diduga dilakukan tim rival, mengaku menyebar uang.
Ada juga, foto serta pengakuan warga yang menerima uang, dan uang itu diberikan ke Saldiman sebagai bukti. Ditunjukkan pada awak media, amplop berisi uang Rp 100 ribu, kemudian 4 lembar pecahan Rp 50ribu tanpa amplop.
Saldiman mengklaim, uang itu diterimanya dari warga yang memilih mengembalikan uang dugaan money politik dari tim pesaingnya di internal Partai Demokrat.
“O.. Pasti (dirugikan),” jawabnya saat ditanya apakah dirinya melapor karena merasa dirugikan.
Ia mengaku, saat hari tenang menerima surat Bawaslu yang isinya melarang bagi-bagi uang atau material, atau menjanjikan sesuatu ke Pemilih. Bahkan, ada pidana jika hal itu dilakukan.
Karena itulah, ia memilih tidak melakukan hal yang dilarang. Apalagi, dalam Tatib Dewan, lanjut Saldoman, ada 3 hal yang membuat seseorang tidak boleh dilantik menjadi anggota legislatif.
“Pertama meninggal, mengundurkan diri, (kemudian) melanggar Undang-undang,” ujarnya sembari menunjukkan bahwa money politik adalah pelanggaran Undang-undang.
Di akhir, Saldiman Kadir menegaskan bahwa pihaknya melakukan laporan ke Bawaslu untuk menegakkan keadilan. Ia percaya, banyak di generasi saat ini orang berkapasitas, kemampuan dan punya intelegen yanh baik.
“Tapi kalo dikotori uang, yakin mereka tidak dapat kesempatan. Ini perbaikan kedepan supaya pemilih (peserta yang dipilih) itu beradu kapasitas,” tegasnya.
Di Bawaslu sendiri, Saldiman beserta tim diterima oleh staff Divisi PP Datin (Penanganan Pelanggaran Data Informasi) Bawaslu Kuningan, Raka Fajar Nugraha.
Selain barang bukti amplop dan uang, yang diminta untuk diperbaiki adalah bukti digital. Laporan rekaman, video dan foto diminta dalam bentuk hard file, atau dalam bentuk disk yang berisikan bukti digital, tidak dikirim secara cloud. (eki)
KUNINGAN (MASS) – Pasca gelaran Pemilu dan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan aktivitas kedua...
KUNINGAN (MASS) – Para pedagang terutama UMKM, nampak sumringah saat dagangannya diborong oleh PKB. Bukan Tanpa Alasan PKB memborong, dagangan itu dibeli PKB umtuk...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kuningan mengonfirmasi perihal proses permohonan Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), terkait Pilkada Bupati Kuningan 2024 hingga batas akhir yang telah...
KUNINGAN (MASS) – Kontestasi Pilkada 2024 akan berakhir. Calon terpilih telah ditetapkan usai pleno KPU Kuningan yang digelar Rabu-Kamis (4-5/12/2024), di Horizon Kuningan. Kendati...
KUNINGAN (MASS) – Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ridho-Kamdan (Ridhokan) lapor ke Bawaslu Kuningan. Mereka melampirkan bukti temuannya sekitar pukul 15.40 WIB,...
KUNINGAN (MASS) – Dugaan money politik di wilayah Kadugede dari salah satu pendukung Paslon Bupati Kuningan ke masyarakat jelang hari pencoblosan, mencuat. Bawaslu Kuningan,...
KUNINGAN (MASS) – Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan...
KUNINGAN (MASS) – Masa tenang Pilkada sudah berlangsung sejak Minggu (24/11/2024) pukul 00.00 WIB dini hari tadi. Bahkan, APK (alat peraga kampanye) para kontestan...
KUNINGAN (MASS) – Tim Pemenangan Paslon 02 Ridho-Kamdan, menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh pihak tertentu, terhadap pegawai...
KUNINGAN (MASS) – Mubaligh ASN, KH Oban Sobani S Ag, sempat dilaporkan ke Bawaslu Kuningan, karena dikesankan mendukung di Pilkada, padahal statusnya pegawai negri....
KUNINGAN (MASS) – Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Firman, beda sikap dengan KPU Kuningan soal apakah anggota DPRD bisa berkampanye untuk calon kepala daerah atau...
KUNINGAN (MASS) – Informasi mengejutkan datang di tengah kontestasi Pilkada Kabupaten Kuningan. Pasalnya, belakangan tersiar informasi kejadian salah satu calon wakil Bupati, diduga mempiting...
KUNINGAN (MASS) – Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Firman mengaku bahwa pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran netralitas soal Hj Ika Siti Rahmatika SE yang mengumpulkan...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan saat ini tengah mendalami persoalan tentang oknum mitra Kemensos yang membagikan pamflet salah satu pasangan calon Bupati Kuningan,...
KUNINGAN (MASS) – Soal tudingan pada Hj Ika Siti Rahmatika SE (Bunda Ika) yang dianggap mengumpulkan ASN di momentum Pilkada, bakal didalami Bawaslu. Hal...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan meluncurkan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Dukuhbadag, Kecamatan Cibingbin, Minggu (21/7/2024). Program ini merupakan bagian dari sosialisasi pengawasan...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan jadi sorotan banyak pihak pasca ketuanya, Firman, dilaporkan ke DKPP imbas pernyataan yang diakuinya mengutip Kemendagri, perihal PJ...
KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, soal ASN yang akan maju dalam Pilkada 2024 harus mundur 40 hari sebelum mencalonkan diri, menuai...
KUNINGAN (MASS) – Baliho dukungan dan deklarasi Dian Rahmat Yanuar M Si untuk jadi Bupati Kuningan, mengalahkan baliho-baliho kandidat lain. Jika sebelumnya kandidat calon...
KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Evaluasi Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (30/4/2024) pagi ini. Kegiatan yang...
KUNINGAN (MASS) – Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah disetiap daerah menjadi solusi persoalan sampah yang ada, salah satu fasilitas manajemen sampah yaitu TPS 3R (Reduce,...
KUNINGAN (MASS) – Bahwa perihal netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi “Pegawai ASN...
KUNINGAN (MASS) – Penetapan PPK oleh KPU Kabupaten Kuningan baru-baru ini menuai polemik. Banyak dugaan yang ditudingkan mulai dari tidak professional, nepotisme sampai isu...
KUNINGAN (MASS) – Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Firman mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat himbauan pada pemerintah daerah terkait netralitas ASN. Hal itu disampaikannya pada...
KUNINGAN (MASS) – Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman, meluruskan pemahaman soal hubungan perangkat desa dan penyelenggara Pemilu. Ade, menyampaikan...