KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan anggaran lebih dari Rp3 Miliar. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keberpihakan dan prioritas anggaran daerah.
Pernyataan publik sebelumnya bahwa tidak akan ada pengadaan mobil dinas, ternyata bertolak belakang dengan kenyataan yang muncul. Hal ini mencerminkan inkonsistensi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Kami menilai kebijakan ini sebagai bentuk pemborosan yang tidak etis, mengingat Pemkab Kuningan sendiri tengah menghadapi tantangan keuangan. Saat efisiensi anggaran menjadi keharusan, belanja kendaraan mewah justru menunjukkan insensitivitas terhadap kondisi fiskal dan realitas sosial masyarakat.
Kami menekankan bahwa pejabat publik seharusnya memberi teladan dalam penghematan anggaran. Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis jelas mencoreng semangat reformasi birokrasi dan rasionalitas dalam penggunaan APBD.
Kebijakan ini semakin memperkuat persepsi bahwa lembaga legislatif tidak lagi berpihak pada rakyat. Ketika kepercayaan publik mulai menipis, kebijakan-kebijakan populis tanpa substansi hanya akan memperdalam jurang antara penguasa dan masyarakat.
Kami menuntut agar Pemkab Kuningan & DPRD lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi banyak warga masih bergelut dengan kesulitan hidup, kebijakan semacam ini terkesan konyol dan mencederai akal sehat publik. Pemerintah daerah seharusnya mampu membaca situasi dan bertindak bijak, bukan menciptakan polemik baru.
Kami mendesak agar kebijakan ini dievaluasi secara terbuka, dan semua pihak yang terlibat menunjukkan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang mereka wakili. IMM akan terus mengawal isu ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
Oleh: Atas nama PC IMM Kuningan, Ketua Umum Rennis Amrullah
