Kuningan Mass

Author: Deden Rijalul Umam

  • Nyalon Rektor Uniku, Dikdik Jadi Calon Tunggal

    KUNINGAN (Mass) – Hingga batas waktu pencalonan pemilihan Rektor Uniku yang ditentukan Panitia Pemilihan Rektor (PPR) berakhir, hanya terdapat satu nama yang resmi lolos verifikasi. Bakal Calon Rektor Uniku atas nama Dr H Dikdik Harjadi MSi dinyatakan sebagai calon tunggal, setelah tidak ada lagi berkas pencalonan Rektor lainnya yang masuk ke PPR Uniku.

    “Iya, kami PPR sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Rektor yang ditutup hari Sabtu kemarin, kami hanya menerima satu berkas bakal calon Rektor Uniku atas nama Dr H Dikdik Harjadi MSi yang mendaftar pada hari Jum’at lalu. Jadi, hanya ada satu bakal calon yang resmi mendaftar ke PPR Uniku,” ucap Ketua PPR Uniku Haris Budiman SH MH kepada awak media saat dimintai keterangan persnya, Senin (10/24).

    Pihaknya mengaku, persiapan demi persiapan teknis pemilihan juga terus dilakukan PPR Uniku agar proses pemilihan bisa berlangsung tertib dan lancar. Bahkan, saat ini pun telah dilakukan rapat internal PPR Uniku yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan atau memverifikasi berkas bakal calon Rektor, serta melaksanakan penilaian PDLT.

    “Hasil dari rapat verifikasi berkas bakal calon Rektor dan penilaian PDLT sendiri, kami memutuskan satu berkas nama yang dinyatakan lengkap dan lolos untuk ditetapkan sebagai bakal calon Rektor Uniku, yang nantinya digelar dalam Sidang Senat Uniku yang digelar pada Selasa (1/11) nanti,” sebutnya.

    Tak hanya itu, pihaknya juga telah membentuk Panitia Teknis Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas pada saat proses pemilihan Rektor Uniku di tanggal 3 Desember 2016 mendatang.

    “Semoga proses pemilihan Rektor ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya hambatan. Mohon doa restu dari semua elemen civitas akademika Uniku, untuk ikut mensukseskan proses pemilihan Rektor Uniku ini,” harapnya.

    Selain Ketua PPR Uniku Haris Budiman SH MH, hadir dalam kesempatan rapat verifikasi berkas bakal calon Rektor dan penilaian PDLT diantaranya Wakil Ketua PPR Uniku Drs H Ahmad Dedi Mutiadi MPd, Sekretaris PPR Uniku Ilham Adhya MSi, Anggota PPR Uniku Dadang Hamdani MKom dan Dr Herma Wiharno MSi, serta dari Kesekretariatan PPR Uniku Tatang Rois MSi, Endi Syaiful Rakhman SH, Iim Abdul Karim SP, Sahlan MPd dan Seli Marlina SKom. (andri)

  • Dievaluasi Gubernur, Sejumlah OPD Perlu Dirubah

    KUNINGAN (Mass) – Pasca pengesahan Raperda OPD (Organisasi Perangkat Daerah) oleh DPRD Kabupaten Kuningan belum lama ini, akhirnya Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi. Hasilnya, Gubernur memberikan catatan khusus agar sejumlah nomenklatur terkait OPD yang sudah dimatangkan Pansus bisa dibenahi dan dirubah kembali.

    “Setelah dikaji oleh pihak biro organisasi Provinsi, ada beberapa catatan yang diharapkan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD Kuningan,” kata Anggota DPRD Kuningan H Ujang Kosasih MSi kepada awak media, Minggu (23/10), yang tak lain menjabat sebagai Ketua Pansus OPD DPRD saat itu.

    Menurutnya, sesuai PP 18/2016 bahwa Perda OPD harus mendapat persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karenanya, setelah diparipurnakan Perda OPD kemudian disampaikan ke Gubernur.

    “Catatan-catatan hasil evaluasi Gubernur diantaranya, terkait penggabungan urusan untuk membentuk satu nomenklatur di dinas menurut Provinsi harus satu rumpun. Seperti rumpun lingkungan hidup dengan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), harus dipisah,” jelasnya.

    Padahal kata Ujang, pada saat Pansus OPD DPRD melakukan konsultasi ke Kemendagri, berbeda rumpun tidak menjadi masalah. Lalu, rumpun Dinas Sosial dan Dinas Tenega Kerja Transmigrasi yang semula oleh Pansus OPD digabungkan dengan argumentasi demi efisiensi, ternyata menurut Provinsi diharapkan dipisah karena beban kerja dan skoring Kemendagri yang tinggi.

    “Kesimpulannya, bahwa catatan-catatan yang diberikan Provinsi itu hal-hal yang biasa saja dalam hal evaluasi sebuah Perda,” katanya.

    Untuk itu lanjut Ujang, Pemerintah bersama DPRD akan berusaha menyesuaikan terhadap evaluasi tersebut. Hal itu demi terwujudnya sebuah perda OPD yang lebih baik menuju kepentingan masyarakat.

    “Insya Allah, pimpinan yang akan merepresentasikan DPRD untuk melakukan pembicaraan akhir bersama pemerintah, supaya bisa menyimpulkan format dan struktur OPD yang menyesuaikan dengan catatan-catatan Provinsi,” pungkasnya. (andri)

  • Cegah Narkoba, BNN Gandeng Praktisi Pendidikan

    KUNINGAN (Mass) – Mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuningan melalui seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) menggelar evaluasi dan monitoring pelaksanaan advokasi pembangunan di SMKN 1 Japara Kuningan baru-baru ini. Dengan melibatkan para guru dan praktisi pendidikan, program ini merupakan agenda terarah dan terkoordinasi menjadi beberapa tahapan seperti membangun jejaring/sinergitas, asistensi, supervise dan evaluasi.

    Kepala BNNK Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen SSTP MSi usai sosialisasi kepada awak media, Minggu (23/10), menuturkan, pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan para orang tua, namun guru dan praktisi pendidikan juga harus memantau peserta didiknya di setiap kegiatan. Mengingat, saat ini banyak murid yang kurang terpantau baik oleh orang tua maupun gurunya sehingga bisa tejerumus kedalam penggunaan narkoba.

    “Fakta-fakta mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kuningan menjadi pelengkap materi, untuk memberikan suatu gambaran kepada guru-guru, bagaimana jika itu terjadi pada muridnya. Tujuan kegiatan ini agar guru dapat lebih banyak mengetahui tentang narkoba, sehingga dapat mensosialisasikan kembali terhadap murid-muridnya,” ujarnya.

    Pihaknya juga menghimbau, agar guru lebih paham dan mengerti perkembangan peserta didiknya. Sehingga, pencegahan sejak dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba bisa dimaksimalkan.

    “Sebagai pendidik, guru harus lebih cerdas terutama guru BK (Bimbingan Konseling) dengan banyak pengetahuan mengenai narkoba, agar dapat memberikan arahan kepada murid-muridnya. Dengan begitu, penggunaan narkoba oleh remaja bisa diminalisir,” katanya.

    Diharapkan, SMKN 1 Japara menjadi motivator terhadap sekolah lain. Sebab, SMKN 1 Japara merupakan sekolah yang cukup sering mendapatkan sosialisasi dari BNNK Kuningan, bahkan sempat menjadi finalis lomba ASBN (Aksi Siswa Bebas Narkoba) sewilayah III Cirebon.

    Sementara salah seorang guru SMKN 1 Japara, Neng Sri Mulyati mengaku, cukup banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang narkoba dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan BNNK Kuningan.

    “Banyak hal baru mengenai narkoba yang saya ketahui melalui kegiatan evaluasi dan monitoring ini. Saya harus lebih dekat dan lebih mendidik  murid-murid saya agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (andri)

  • Demo Ahok, Ribuan Massa Turun ke Jalan

    KUNINGAN (Mass) – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Kuningan, Jumat (21/10), terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang diduga telah menistakan Agama Islam. Massa menggelar aksi longmarch menuju Polres Kuningan usai shalat Jumat berjamaah dan berkumpul di Masjid Syiarul Islam Kuningan.

    Aksi unjuk rasa diterima langsung Kapolres Kuningan AKBP M Syahduddi SIK MSi didampingi jajaran Polres Kuningan. Dalam kesempatan itu pula, massa aksi menyerahkan surat pernyataan APIK yang diberikan langsung Komisi Fatwa MUI Kuningan KH Fitriadi kepada Kapolres Kuningan untuk disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

    Isi pernyataan tertulis yang dibacakan langsung Komisi Fatwa MUI Kuningan KH Fitriadi berbunyi, sehubungan dengan terbitnya sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Ahok telah menista Islam dan menodai Al Qur’an, serta melecehkan ulama dan menghina umat Islam. Maka, para habaib dan ulama serta tokoh Islam masyarakat Kuningan yang tergabung dalam APIK menyatakan bahwa Negara dan Pemerintah Indonesia, khususnya para penegak hukum dari jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan, harus segera dan cepat memproses hukum Ahok terkait penodaan agama tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

    “Jika Negara dan pemerintah Indonesia melindungi penista agama dan memandulkan kerja para penegak hukum dari jajaran kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan. Maka, para habaib dan ulama serta tokoh Islam masyarakat yang tergabung dalam APIK menyerukan segenap umat Islam, agar bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menegakkan hukum Islam terhadap penista agama yaitu hukuman mati,” tandasnya.

    Ketua FPI Kuningan Ustadz Endin Kholidin juga meminta, agar pihak kepolisian menangkap Ahok atas dugaan penistaan terhadap Agama Islam. Tak hanya di Kuningan, aksi serupa dilakukan serentak sewilayah Indonesia.

    “Aksi damai ini akan terus kita lakukan serentak setiap hari Jumat hingga tanggal 4 November depan. Apabila, laporan para alim ulama ini tidak ditindaklajuti oleh para penegak hukum,” tegasnya.

    Sementara Kapolres Kuningan AKBP M Syahduddi SIK MSi berpesan, agar aksi damai yang dilakukan para pengunjuk rasa bisa berjalan dan berlangsung secara tertib. Meskipun menyampaikan pendapat di muka umum diatur dan diakui oleh undang-undang, namun tetap harus bisa menjaga ketertiban bersama-sama.

    “Insya Allah amanat yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian kepada saya, segera mungkin akan disampaikan kepada Kapolri. Surat pernyataan yang saudara sampaikan akan segera saya kirim ke Mabes Polri, dengan harapan bisa dibaca dan dilihat oleh Bapak Kapolri,” pungkasnya. (andri)

  • SMKN 1 Luragung Wujudkan Sekolah Berbasis Literasi

    KUNINGAN (Mass) – Dalam rangka mewujudkan sekolah berbasis literasi, SMKN 1 Luragung membuat program kajian literasi terhadap siswa sekaligus menyongsong program pemerintah menuju Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif.

    Demikian dikatakan panitia literasi SMKN 1 Luragung Ade Suhendra SPdI saat memberikan keterangan persnya kepada kuninganmass.com, Jumat (21/10). Bahkan, keterampilan siswa itu nantinya akan menumbuh-kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah.

    “Pihak sekolah menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi tertentu untuk tumbuh dan berkembang meliputi potensi intelektual, budi pekerti, dan keterampilan. Misalnya seperti budi pekerti itu sudah terbentuk sejak dini di lingkungan keluarga, anak sudah dibekali dengan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang luhur,” ungkapnya.

    Sedangkan di lingkungan sekolah pun kata Ade, potensi budi pekerti siswa perlu lebih ditumbuh-kembangkan dengan berbagai proses dan cara yang berlangsung di sekolah. Oleh sebab itu, program literasi akan berjalan efektif apabila tercipta suasana dan iklim pembelajaran yang mendukung.

    “Iklim pembelajaran yang berlangsung di sekolah seyogyanya mendorong para siswa untuk membaca dan menulis. Optimasi program literasi terutama sekali bertumpu pada bagaimana setiap guru berusaha memodifikasi iklim belajar,” katanya.

    Menurutnya, salah satu upaya modifikasi itu adalah memberi waktu sebanyak mungkin untuk siswa dapat membaca, kemudian menulis apa yang sudah dibaca para siswa. Paling tidak, siswa mampu mengkomunikasikan hasil membacanya sehingga berpengaruh pada kepribadian siswa.

    “Selain penciptaan iklim belajar, optimasi program literasi juga tergantung pada faktor pendukung berupa sarana dan  prasarana baca dan tulis. Faktor dimaksud diantaranya perpustakaan sekolah dan pustaka kelas yang memadai, kontribusi orangtua siswa dan faktor lainnya,” ujarnya

    Sehingga masih menurut Ade, program literasi di sekolah diwujudkan dalam bentuk kegiatan membaca dan menulis yang mendorong tumbuhnya budi pekerti siswa.  Kegiatan membaca buku literatur bernilai budi pekerti, memahami isi bacaan, menulis  dan merangkum atau menceritakan kembali kesimpulan hasil bacaan siswa.

    “Kegiatan ini, diharapkan akan dapat menggugah sikap dan kepribadian siswa,” pungkasnya. (andri)

  • Uniku Santuni Puluhan Anak Yatim Piatu

    KUNINGAN (Mass) – Universitas Kuningan (Uniku) untuk kesekian kalinya kembali melakukan kegiatan santunan terhadap puluhan anak yatim piatu, yang berasal dari sejumlah yayasan maupun di lingkungan sekitar kampus, Jumat (21/10). Aksi sosial berupa santunan diserahkan langsung Rektor Uniku Dr H Iskandar MM didampingi sejumlah pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (YPSAK), Wakil Rektor Uniku, perwakilan Kementerian Agama Islam (Kemenag) Republik Indonesia, dan para pengurus organisasi intra kampus.

    Dalam kesempatan itupula, Uniku menerima bantuan berupa Al Qur’an sebanyak 90 Mus’haf bagi DKM Da’arul Mutta’allimin Uniku, yang diberikan Kemenag RI. Rektor Uniku Dr H Iskandar MM usai memberikan santunan kepada awak media mengaku, kegiatan amal ini dilakukan sebagai wujud syukur atas usia Uniku yang telah menginjak 13 Tahun, sekaligus menyambut datangnya bulan Muharram 1438 Hijriyah.

    “Kegiatan santunan ini merupakan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perintah agama untuk peduli terhadap anak yatim piatu. Sebagaimana didalam Al Qur’an dikatakan, bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, didalam HR Bukhari juga dikatakan bahwa Aku bersama pemelihara anak yatim akan berada di surga kelak, sambil mengisyaratkan dan mensejajarkan kedua jari tengah dan telunjuknya,” ungkapnya.

    Dikatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang kerap dilaksanakan DKM Da’arul Muta’allimin Uniku setiap tahun. Terlebih, jumlah penerima santunan setiap tahun selalu mengalami peningkatan.

    “Alhamdulillah untuk tahun sekarang bertambah, ada sebanyak 90 anak yatim piatu yang kami santuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenag RI atas bantuan Al Qur’an untuk DKM Da’arul Mutta’allimin Uniku,” ucapnya.

    Baginya, kegiatan amal ini sebagai bentuk kepedulian Uniku kepada sesama yang saling membutuhkan terutama bagi anak yatim piatu. Rektor juga meminta doa kepada anak yatim piatu agar Uniku yang tengah berkembang bisa menjadi lebih maju dan lebih bermanfaat kedepan. (andri)

  • Sosialisasi Geothermal, Sejumlah Penolakan Bermunculan

    KUNINGAN (Mass) – Sejumlah penolakan terhadap rencana proyek Geothermal di Kabupaten Kuningan terjadi pada saat Sosialisasi Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Bahkan, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos memberikan penjelasan serupa terhadap penolakan rencana proyek Geothermal langsung di hadapan para pejabat Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).

    “Jadi, pada saat itu hasil kajian dari DPRD dengan mengundang pakar dan dianggap mumpuni pemikirannya tentang Geothermal, sehingga kami membuat surat pernyataan menolak dan itu disampaikan kementerian. Disitu juga disampaikan alasan-alasan kenapa DPRD melakukan penolakan,” ucap Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos pada saat acara sosialisasi soal Geothermal di Aula Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan, Kamis (20/10).

    Rana mengaku, hal itu semata-mata karena melihat dampak yang terjadi sejauh sepengetahuannya, dan berkewajiban untuk menyelamatkan dari kerusakan-kerusakan yang ada. Diharapkan pula, Kuningan masih bisa memberikan kontribusi kepada negara walaupun bukan dalam bentuk energi.

    “Tapi, syukur Alhamdulillah jika eksplorasi ini tidak ada dampaknya, ya itu terimakasih banyak. Tapi kalau ada dampak, ya kita objektif, mari kita buka, misalnya ada dampaknya gempa minor, efek kekeringan, efek tanah menjadi kurang subur, apakah ada, ya mari solusi untuk kelemahan ini seperti apa, ini yang kita butuhkan,” tandasnya.

    Dirinya juga sepakat jika negara membutuhkan energi, dan siap mendukung. Namun, pihaknya juga meminta kepada negara untuk menyediakan energi bagi kepentingan rakyat.

    “Tapi, ketika potensi energi itu ada dan dampaknya banyak, mari kita bicarakan penanggulangan dampaknya. Mari kita sama-sama memberikan objektifitas keilmuan kepada rakyat, agar kita juga tidak menjadi ya yang dituduhkan selama ini bahwa kita-kita ini hanya agen-agen asing, yang selama ini mengibuli apa yang menjadi pemikiran masyarakat itu sendiri,” terangnya.

    Penolakan serupa juga dilakukan diantaranya oleh aktivis Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (Gempur) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan. Bahkan menjelang acara sosialisasi berakhir, mereka melakukan aksi Walk Out (WO) ketika pemaparan narasumber masih berlangsung.

    Sementara Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Ir Yunus Saefulhak MM MT mewajarkan kejadian tersebut dalam sebuah sosialisasi. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan, namun bagi pemerintah pusat sendiri baru kali pertama digelar.

    “Ya ada sisi eksistensi masyarakat sebagian, itu dalam dunia demokrasi seperti pembangunan insfrastruktur, selalu terjadi tidak hanya di geothermal. Di bendungan, jalan tol dan lain-lain saya kira seperti itu. Tentunya, langkah selanjutnya berharap ingin tetap dilaksanakan proses tender wilayah kerja,” pungkasnya. (andri)

  • Pakar: Indonesia Negara Penghasil Geothermal Terbesar Dunia

    KUNINGAN (Mass) – Salah seorang pakar Geothermal dari Universitas Indonesia (UI) Dr Eng Yunus Daud Dipl.geoth.eng.tech MSc menyatakan, Indonesia merupakan Negara penghasil energi Geothermal terbesar dunia. Pernyataan itu disampaikan pakar Geothermal UI Yunus Daud usai memberikan sosialisasi terhadap masyarakat Kuningan, terkait pemanfaatan potensi panas bumi yang ada di wilayah Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan.

    Selain pakar dari UI, tampil sebagai narasumber lainnya yakni Ir Yunus Saefulhak MM MT (Ditjen EBTKE), Dr Havids Nazif ST SH MM (Kasubdit Penyiapan Program Panas Bumi), Yuano Resky ST (Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementrian ESDM), dan Achmed Shahram Edianto (WWF Indonesia). Bahkan bagi Yunus, khususnya Kabupaten Kuningan yang memiliki potensi energi Geothermal ini tidak semua wilayah di belahan dunia memilikinya.

    “Sebab, Indonesia memang negara penghasil Geothermal terbesar dunia. Dimana, negara-negara lain berkeinginan memiliki potensi energi ini seperti di Indonesia, khususnya yang ada di Kuningan,” kata Yunus Daud saat dimintai keterangan pers usai kegiatan sosialisasi, Kamis (20/10).

    Dirinya mengaku, berdasarkan pengalaman sekitar 20 tahun lebih, energi geothermal termasuk energi yang bersih, ramah lingkungan, serta bisa diperbaharui. Karena itu, materi yang disampaikan juga dalam kerangka agar energi geothermal ini bisa benar-benar dimanfaatkan secara baik, untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi masyarakat luas.

    “Karena nanti energi yang dimanfaatkan ini untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Kalau Kuningan tidak memanfaatkan energi ini, pasti Kuningan harus mencukupi energinya di suplai oleh daerah lain. Kalau Kuningan punya keistimewaan anugrah energi ini bisa memanfaatkannya dengan baik, nanti energinya tidak hanya untuk Kuningan tapi juga untuk bagian-bagian dari Indonesia yang lain,” ungkapnya.

    Potensi panas bumi di Kuningan sendiri lanjut Yunus, dari hasil studi terakhir itu setidak-tidaknya ada 110 MW elektrik. Jadi, jumlah itu merupakan potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara baik bagi kepentingan bersama.

    Narasumber lainnya, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Ir Yunus Saefulhak MM MT menuturkan, ada potensi panas bumi di Kuningan sekitar 110 MW yang bisa dikembangkan, dengan 1 MW investasinya bisa mencapai sekitar Rp6 triliun masuk ke Kabupaten Kuningan. Hal itu dipastikan akan memberikan sentra-sentra ekonomi baru.

    “Disitulah nanti ada investasi, PAD dan lain-lain, income bagi pemerintah daerah tentunya bagi kesejahteraan rakyat. Tentunya, sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga masyarakat ikhlas dan menerima,” katanya.

    Menurutnya, karakteristik energi panas bumi merupakan sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan sustainable (berkelanjutan). Energi ini juga tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri.

    “Selain itu, energi ini bebas dari resiko kenaikan (fluktuasi) harga bahan bakar fosil. Lalu tidak tergantung cuaca, supplier, ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar, serta tidak memerlukan lahan yang luas,” pungkasnya. (andri)

  • ESDM Sosialisasikan Soal Geothermal di Kuningan

    KUNINGAN (Mass) – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bekerjasama dengan pemerintah daerah menggelar acara sosialisasi soal Geothermal di Aula Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan, Kamis (20/10). Acara yang bertajuk Sosialisasi Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai, dibuka langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH.

    Hadir dalam kesempatan itu Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Dr Yunus Saefulhak MM MT, Kementerian ESDM, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos, World Wild Fund (WWF) Indonesia, pakar Geothermal dari Universitas Indonesia, pimpinan SKPD terkait, kepala desa, camat, tokoh masyarakat serta perwakilan Ormas, LSM dan OKP di Kuningan. “Selamat datang kepada tim sosialisasi pemanfaatan panas bumi dari Kementrian ESDM khususnya Ditjen EBTKE. Mudah-mudahan, selama di Kuningan bapak bisa berkenan, bapak bisa meninggalkan pesan dan bisa meninggalkan kesan yang baik untuk kami,” ucap Bupati Acep saat mengawali sambutannya.

    Sebab selama ini kata Bupati Acep, cukup banyak pro dan kontra di masyarakat terkait proyek geothermal yang direncanakan dibangun di Kuningan. Diharapkan, kepada seluruh pembicara untuk bisa memaparkan sejelas-jelasnya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dampak positif maupun negatif dari rencana proyek geothermal tersebut.

    “Kami sebelumnya memohon kepada Pak Direktur agar secepatnya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Kami dari Pemkab Kuningan berusaha memfasilitasi untuk semuanya menjadi baik, untuk semuanya menjadi enak terutama menuju pencapaian kondusifitas dan stabilitas yang sudah kita bangun bersama-sama,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM melalui Ditjen EBTKE dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kuningan.

    Sementara Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Ir Yunus Saefulhak MM MT mengatakan, pertemuan ini diadakan sebagai bentuk silaturahmi, penyamaan persepsi dan diskusi antara Kementerian ESDM dengan pemerintah daerah, sebagai jembatan antara grand design pemerintah pusat dan kondisi riil di lapangan, sehingga tercipta suatu sinergi dalam semangat untuk kemakmuran bangsa dan Negara.

    Menurutnya, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai yang terletak di wilayah Kabupaten Kuningan dan Majalengka ini memiliki potensi sumber daya panas bumi mencapai 150 MW.

    “WKP Gunung Ciremai direncanakan untuk dikembangkan sebesar 55 MW atau setara dengan kemampuan untuk menerangi sekitar 42.300 rumah penduduk. Proyek ini diharapkan dapat berproduksi pada tahun 2025 mendatang,” sebutnya.

    Pihaknya menjelaskan, tahun ini pemerintah pusat sedang melaksanakan pelelangan WKP Gunung Ciremai untuk mendapatkan perusahaan pengembang panas bumi yang kompeten, profesional, berkualitas dan berdaya guna terhadap kemajuan pemanfaatan energi panas bumi, untuk pemanfaatan tidak langsung berupa energi listrik bagi Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

    “Pemerintah sangat berharap, dengan adanya kegiatan pengusahaan panas bumi di Kabupaten Kuningan dan Majalengka terutama di sekitar WKP Gunung Ciremai, dapat menumbuhkan kondisi ekonomi di masyarakat sekitar proyek,” pungkasnya. (andri)

  • Pelaku Pecah Kaca Dibekuk Aparat

    KUNINGAN (Mass) – Anggota kepolisian dari Tim Resmob Reskrim Polres Kuningan berhasil mengungkap aksi kejahatan pencurian, dengan modus pecah kaca mobil yang selama ini meresahkan warga Kuningan. Petugas membekuk dua pelaku pecah kaca masing-masing berinisial AM (25) warga Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Majalengka dan DS (27) warga Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Ciamis.

    “Modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan cara mengintai terlebih dahulu kendaraan yang terparkir, kemudian salah satu pelaku langsung memecahkan kaca jendela mobil dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan. Setelah berhasil, para pelaku langsung mengambil barang–barang milik korban yang berada di dalam kendaraan,” ucap Kapolres Kuningan AKBP M Syahduddi SIK MSi didampingi Plt Kasat Reskrim AKP Ujang Saputra kepada para awak media ketika jumpa pers di Mapolres Kuningan, Rabu (19/10).

    Dijelaskan, komplotan pencuri ini sudah menjalankan aksinya di 10 tempat berbeda di wilayah Kabupaten Kuningan. Petugas pun mengamankan sejumlah barang berharga hasil kejahatan mereka di antaranya tablet, handphone dan dua unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi.

    “Kalau dari aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil menggunakan pecahan busi, ini merupakan keahlian kelompok Padang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya pencarian pun mengerucut pada dua orang itu, hingga akhirnya langsung dilakukan tindakan penangkapan dikediaman masing-masing,” ungkapnya.

    Dari keterangan penyidik, para pelaku telah melakukan aksinya sejak Tahun 2015 hingga akhir bulan September 2016 lalu. Ada sebanyak 10 warga yang telah menjadi korban akibat aksi kejahatan para pelaku.

    “Akibat perbuatan pelaku, keduanya dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara,” pungkasnya. (andri)