KUNINGAN (MASS) – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terkesan memble dipertanyakan. Ini setelah adanya hasil monitoring komisi III DPRD Kuningan yang menyebutkan ada asset daerah yang diduga hilang alias berpindah tangan ke perorangan atau korporasi.
Hal itu memantik Fraksi PKB untuk mempertegas agar pemda mengeluarkan jawaban. Fraksi ini mempertanyakannya kembali lewat Pandangan Umum (PU) fraksi pada rapat paripurna DPRD yang digelar pekan kemarin.
“Perlu ada jawaban dari eksekutif atas hasil monitoring komisi III mengenai adanya asset yang tidak tertata, ada yang berpindah tangan kepada kepemilikan pribadi atau korporasi. Perlu dijelaskan, betul ga? Makanya di PU kami tuangkan itu,” kata M Apip Firmansyah, politisi PKB.
Kalau memang betul, lanjutnya, perlu ditunjukan asset mana saja. Pemda dituntut untuk menunjukan keseriusan dalam mengurusi asset-asetnya. Bagaimana asset tersebut mampu mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah), kemudian masyarakat terurusi.
“Menambah PAD itu bisa dengan memaksimalkan asset yang dimiliki. Misal lahannya perkebunan atau pesawahan, bagaimana agar dapat ditanami sehingga mendongrak PAD. Saya kira bisa menggunakan BUMD. Ciptakan hulu ke hilir melalui asset daerah,” sarannya.
Belum lama ini, imbuh Apip, komisi I DPRD telah menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk asset tidak bergerak, jadi salah satu pembahasan dalam RDP tersebut. Apip yang masuk ke dalam keanggotaan komisi I tersebut mengungkapkan, ternyata BPN siap untuk bekerjasama dengan pemda dalam upaya inventarisasi asset.
“Mestinya pemda menyambut baik. Karena kalau PAD melalui pengelolaan asset daerah ini bisa dimaksimalkan, luar biasa. Kita punya banyak potensi. Semisal lahan di kaki gunung Ciremai, bisa dimaksimal agar kita menghasilkan susu atau pasar susu. Kan koperasinya sudah ada,” ujar Apip.
Diakuinya, rapat dengan BPKAD selaku mitra kerja komisi I, belum dilaksanakan. Namun pada saat pembahasan RAPBD 2022 nanti, pihaknya akan mencoba mempertanyakannya. Sebab menurutnya, itu bagian dari dukungan terhadap visi misi bupati melalui asset apabila asset tertata dengan baik.
Kalau pemda sudah menata asset dengan baik, masyarakat juga bisa memaksimalkan BUMD untuk menyediakan pasar untuk masyarakat. “Maksudnya UKM –UKM bisa memasarkan produknya. Bukan pasar secara fisik ataupun pasar semacam marketplace dll, tapi punya asset yang bisa dikelola,” pungkas legislator muda kelahiran Geresik Ciawigebang itu. (deden)
