KUNINGAN (MASS) – Aparat penegak hukum mesti mendalami lebih jauh dugaan penyelewengan dalam penyaluran dana bansos di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Kuningan.
Bila tidak, citra sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi akan sulit lepas dari memori publik.
Demikian disampaikan Direktur The Leadership Institute, Dr Fahrus Zaman Fadhly, MPd kepada wartawan saat ditanya soal meruyaknya informasi dugaan korupsi dalam penyaluran bansos kepada rakyat.
Fahrus menegaskan, praktik-praktik korupsi akan menyebabkan kemiskinan permanen.
Dalam memberantasnya memerlukan langkah-langkah sistematis dan melibatkan banyak pihak.
Ditegaskannya, bansos sebagai instrumen negara untuk meringankan beban rakyat di saat pandemik sangat dibutuhkan sebagai solusi generik dan temporal.
Kegagalan dalam penyaluran bansos akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada aparatur negara.
Diterangkan, mereka yang sedang mengemban amanah rakyat di setiap level, mestinya menyadari dan empati pada kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat.
“Bila mereka terus mengkhianati amanah rakyat, kehancuran demi kehancuran moral bangsa akan semakin patah,” ujar Fahrus yang juga dosen FKIP Universitas Kuningan.
Sekjen KAHMI Jawa Barat ini juga menyayangkan rendahnya iktikad baik sejumlah pejabat negara dan pimpinan daerah yang bermain-main di atas penderitaan rakyat.
“Bukannya membangun sistem sehingga zero-corruption, justru menjadi aktor utama korupsi seperti yang diduga dilakukan Mensos dan Bupati Bandung Barat,” tuturnya.
Terkait dengan hal ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas segala bentuk penyelewengan dana bansos yang diduga terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat. (agus)
