Ansor Bicara Soal Perppu Ormas

KUNINGAN (Mass) –  Indonesia memiliki kodrat kebhinekaan. Sehingga, tidak pada tempatnya jika ada kelompok yang ingin menyeragamkan Indonesia dan menghilangkan keberagaman yang ada.

Ini diungkapkan Ketua GP Ansor Kuningan, KH Didin Misbahudin. Ia kemudian melanjutkan, yang menyatukan perbedaan tersebut adalah pesantren. Buktinya pada abad 19 saat ada gelombang haji nusantara, yang berangkat adalah orang-orang pesantren.

“Di mana dalam proses menjalankan ibadah haji mereka bertemu dan berkumpul dengan sesama santri se-Nusantara. Dari situ mereka memahami perbedaan dan kemudian saat kembali ke Tanah Air mendirikan organisasi NU (Nahdratul Ulama, red), yang mendedikasikan diri untuk memerdekakan negara,” paparnya.

Karena itu, lanjut Didin, saat ini sudah menjadi tugas Ansor dan Banser untuk tetap menjaga Indonesia sebagaimana kodratnya. Bahkan kedua elemen NU tersebut menjadi satu-satunya yang menjaga keutuhan dan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya, menjaga Indonesia bagi Banser dan GP Ansor sama dengan menjaga warisan kiai-kiai NU yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa kala itu.

“Jangan diam saja, kita semua punya saham atas negara. Jadi jangan diam saat melihat negara akan direbut oleh bangsat-bangsat, jangan diam saja melihat negara yang ikut didirikan para kiai dirampok oleh orang-orang yang tidak punya jejak di negara ini,” pinta Didin.

Semua elemen bangsa berkewajiban untuk melawan pihak-pihak yang ingin merongrong persatuan, kebhinekaan, serta dasar negara Pancasila. Terlebih saat ini Indonesia sedang mengalami tiga cobaan berat. Yakni, cobaan konsensus nasional, klaim keagamaan serta cobaan mayoritas yang lebih memilih diam.

Dalam hal konsensus nasional, Didin Misbahudin mengatakan hal tersebut terlihat dari pihak yang menentang terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Padahal menurutnya, perppu tersebut merupakan sebuah ikhtiar negara untuk melindungi NKRI dari perusak konsensus nasional. Diantaranya melalui gerakan-gerakan terorisme yang bertujuan mengganti negara dan dasar negara dan konsensus nasional.

“Sebagai santri harus melawan. Caranya, dengan kaderisasi terus menerus, supaya orang yang paham kebangsaan dan perjuangan semakin banyak. Selain itu dengan mengajak kelompok-kelompok radikal kembali ke bumi pertiwi. Tapi jika memang tidak mau dan maunya perang. Maka saya instruksikan tantang mereka untuk menjemput kiamat bersama-sama,” tegasnya.

Cobaan kedua, imbuh dia, adalah ancaman klaim keagamaan sebagaimana yang dilakukan kelompok yang memerangi pihak yang tidak sama dengan mereka.

“Seakan-akan yang tidak seperti mereka bukan Islam dan harus diperangi. Klaim keagamaan yang sesat ini bisa menjadi ancaman keberagaman NKRI. Mereka merasa belum tuntas beragam jika belum berkonflik dengan yang berbeda,” urai Didin. 

Sedangkan yang terakhir adalah cobaan diamnya mayoritas akan fenomena percobaan penggeseran kebhinekaan yang sedang terjadi saat ini. Padahal sebenarnya sebagai mayoritas memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi kaum minoritas yang ingin merongrong NKRI.

“Sudah saatnya kita melawan. Toh, jumlah kita lebih besar, jangan sampai menunggu mereka besar dan membinasakan kita. Harus kita binasakan dulu kalau memang tidak bisa dibina. Jangan hanya diam dan menyerahkan pada orang lain,” ajaknya. (deden)