KUNINGAN (MASS) – Ketua Umum HMI Kuningan Eka Kasmarandana menyoroti anggaran untuk Setda Kuningan yang bengkak menjdi Rp 81 milyar. Hal itu, dinilainya aneh dan menjadi pertanyaan publik. Pasalnya, kata Eka, kondisi Kabupaten Kuningan saat ini sedang tidak baik-baik saja, dari mulai krisis keuangan, PJU, gagal bayar, miskin ekstrim bahkan sampai yang baru-baru ini adalah relokasi pedagang.
“Ketika semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkena rasionalisasi kegiatan dalam APBD 2024 sampai dengan 70 persen, kondisi yang sangat berbeda dirasakan Setda (Sekertariat Daerah) Kuningan. Yang diherankan, anggaran Setda aman dan tak tersentuh rasionalisasi, malah ditambah,” sebut Eka, Senin (24/6/2024).
Di tengah krisis keuangan daerah yang sedang terjadi, lanjut Eka, seharusnya tidak ada kebijakan keuangan standar ganda. Apalagi, masih kata Eka, untuk Setda Kuningan dianggarkan sangat fantastis mencapai Rp81 miliar dalam APBD tahun 2024, setelah tahun sebelumnya pada 2023 jumlahnya Rp70 miliar.
“Terlepas dari itu, ada kegiatan yang dilakukan pada saat situasi krisis keuangan gagal bayar melanda daerah. Antara lain yang pertama agenda awal tahun yang di lakukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) jalan-jalan ke Bali. Terus juga yang selanjutnya ada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di lingkup bagian Setda Kuningan yang dilaksanakan berkali-kali di hotel mewah,” tudingnya.
Seharusnya, pesan Eka, Setda dapat memberikan contoh bagaimana menggunakan dana APBD yang tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat, bukan malah membuat kecemburuan dari perangkat daerah yang lain, sehingga timbul anekdot Setda mah bebas, apa saja boleh.
Kemudian pada saat proses pemeriksaan RKA-DPA, kata Eka, informasinya dilarang adanya pengadaan untuk seragam/kaos/rompi dan lainnya. Namun lagi-lagi berbeda untuk Setda Kuningan, tetap bisa dan boleh. Bahkan, lanjutnya, di Setda Kuningan pengadaan untuk sarana prasarana kerjanya bahkan sangat lengkap sekali.
“Meskipun kondisi bangunannya masih bagus, kantor Setda lama yang akan segera ditinggalkan dan pindah ke gedung baru di komplek KIC terus saja dicat dan direnovasi lagi dan lagi. Ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Seharusnya Pj Bupati Kuningan harus bisa melakukan langkah-langkah yang bisa menyeimbangkan atau mengurangi pengeluaran daerah dari semua kegiatan dalam APBD di luar melaksanakan belanja wajib. Ini disebabkan sampai saat ini kondisi keuangan daerah sedang sakit parah dan masih mengalami defisit mencapai ratusan miliar rupiah,” tuturnya.
Eka kemudian merinci anggaran Setda untuk tahun 2024 pada saat pengesahan APBD Kuningan, nilai awalnya hanya Rp49.669.319.132. Ketika ada proses refocusing nilainya malah melonjak yaitu pada perubahan pertama Rp77.515.095.172. Semakin membengkak lagi jumlahnya di perubahan kedua menjadi Rp81.360.095.172. Kenaikan 60 persen dari pagu anggaran semula atau naik hampir dua kali lipatnya.
“Pertanyaan bersama adalah untuk apa dan darimana anggaran atau sumber dana yang dipake dan digunakan oleh Setda senilai Rp 81 miliar itu? Kalau misal anggaran itu dari APBD itu tidak mungkin. Mari kita sama-sama pecahkan teka-teki ini, supaya bisa terjawab dan terkuak dengan jelas,” ujarnya mempertanyakan.
“Di momen politik saat ini kita harus bisa lebih selektif untuk memilih pemimpin daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita butuh sosok yang benar-benar bersih dan juga berintegritas bahkan mampu menyelesaikan PR yang sekarang sedang terjadi di Kabupaten Kuningan ini. Jangan sampai di kemudian hari pemimpin yang kita pilih malah menjadi mafia anggaran atau malah menyengsarakan rakyatnya sendiri dan malah memperkaya golongan, keluarga bahkan dirinya sendiri,” imbuhnya di akhir. (eki)
