KUNINGAN (MASS) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan, menilai pos anggaran yang dicanangkan Pemkab Kuningan untuk infrastruktur terutama jalan, jaringan dan irigasi, masih terbilang kecil. Bahkan, dalam Pandangan umum (PU) Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD 2027, Gerindra menyarankan untuk menajamkan prioritas.
Mulanya, PU yang ditandatangani Ketua Fraksi Toto Tohari itu, mengungkap rancangan optimalisasi belanja modal untuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi belanja modal, yang kini tercatat sebesar Rp 118,64 miliar lebih (4,42% dari total belanja), dengan rincian: belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (Rp 27,93 miliar) serta belanja modal gedung dan bangunan (Rp 9,19 miliar).
“Irigasi dan jalan merupakan urat nadi sektor pertanian dan UMKM yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Kuningan. Kami memandang alokasi Rp 27,93 miliar relatif kecil dan perlu ditingkatkan serta masih memerlukan penajaman prioritas agar menyasar titik-titik kerusakan infrastruktur yang langsung berdampak pada distribusi hasil tani dan mobilitas warga,” kata Gerindra.
Bahkan, pihaknya juga meminta penjelasan komprehensif mengenai peta sebaran infrastruktur jalan dan irigasi mana saja yang menjadi target penanganan pada tahun anggaran 2027. Gerindra menegaskan bahwa pihak eksekutif wajib memastikan kriteria prioritas berbasis pada asas kemanfaatan langsung bagi masyarakat luas, bukan sekadar alokasi rutin.
Selain menyoroti belanja modal, Gerindra juga memotret rancangan belanja modal peralatan dan mesin, yaitu sebesar Rp 48,34 miliar (mencapai lebih dari 40% dari total belanja modal). Fraksi Gerindra, dalam PU tersebut, mendorong efisiensi dan transparansi ketat pada pos ini.
“Mohon penjelasan terperinci mengenai peruntukan pengadaan peralatan dan mesin tersebut. Apakah belanja ini diarahkan untuk menunjang peningkatan pelayanan publik secara langsung (seperti fasilitas kesehatan/kebersihan) kami menekankan agar belanja ini benarbenar berdampak pada efisiensi layanan masyarakat,” sarannya.
Masih dalam poin belanja, Gerindra juga meminta transparansi pengadaan tanah dan efektivitas aset lainnya. Pasalnya, alokasi untuk belanja modal tanah sebesar Rp 14,90 miliar, serta alokasi aset tetap lainnya (Rp 18,26 miliar) dan aset lainnya (Rp 14,400 juta).
“Kami mengingatkan agar pembebasan tanah dilakukan secara akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan didasarkan pada studi kelayakan yang matang sesuai kebutuhan strategis daerah. Selain itu, kami meminta kejelasan rincian wujud fisik dari porsi “aset lainnya” agar perencanaan APBD tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara public,” tegasnya. (eki)