KUNINGAN (Mass) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan melakukan aksi demonstrasi di lingkungan kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanakan) Kabupaten Kuningan, Selasa (26/4). Dalam aksi tersebut, para aktivis IMM diterima langsung Kepala Distanakan Kuningan, Ir Triastami didampingi para kabidnya dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polres Kuningan.
“Sebagai agen sosial control, kami merasa tidak puas dengan kinerja Distanakan. Aksi kami murni dari pemikiran kami, tidak terapiliasi dengan pihak manapun,” tandas Ketua PC IMM Kuningan, Eka Hamdani disela-sela aksinya kepada awak media.
Menurutnya, pelaksanan pemerintahan yang baik adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Begitupun soal pelaksanaan pemerintah di Kuningan, yang sangat diharapkan bahwa penerapan program yang dilakukan harus bersifat jangka panjang, bukan sekedar seremonial saja.
“Sebagai organisasi kemahasiswaan dengan memiliki intelektualitas tinggi serta kepekaan terhadap sesuatu, sudah barang tentu harus memiliki daya kritis. Apalagi, jika menghadapi kebijakan pemerintah, dan menuntut kebijakan yang semestinya berpihak kepada rakyat kebanyakan,” katanya.
Pihaknya mengaku, aksi tersebut tergerak atas dasar hati nurani. Sebab, pada peraturan sebagaimana dalam UU nomor 14 Tahun 2008, tentang transparansi atau UU tentang keterbukaan Informasi Publik, tidak terjadi di dinas pertanian.
“Bahkan, program yang dilaksanakan oleh Distanakan yang tercantum dalam APBD hanya sebatas seremonial, dan tidak ada pembinaan yang mendorong partisipasi masyarakat. Ini membuktikan, Distanakan tidak menunjang pada visi Kuningan yang Mandiri, Agamis, dan Sejahtera (MAS) yakni dari segi Kemandirian,” ujarnya.
Bahkan, pihaknya menilai, Kadistanakan telah gagal dalam memimpin instansi tersebut karena banyak kebijakan yang tidak nyambung dengan instansi lainnya. Hal itu dilihat tidak adanya langkah kongkret tentang konsep membangun pertanian berbasis industri UKM.
“Banyak produk UKM yang dihasilkan Kuningan, tetapi bahan dasarnya tidak mampu dipenuhi oleh petani-petani di Kuningan, karena tidak jelasnya arah visi dinas pertanian yang tercermin dalam penganggaran dinas pertanian. Sebut saja Industri UKM Peuyeum cibeureum, kita tahu bahan dasarnya berasal dari kabupaten lain,” bebernya.
Oleh sebab itu, IMM menyatakan sikap bahwa Distanakan tidak transparansi dalam pengelolaan Anggaran APBD. lalu, APBD dinas pertanian dari tahun ke tahun tidak mencerminkan visi kuningan Mandiri, dan kepemimpinan di lingkup Distanakan dianggap gagal.
Sementara ketika dikonfirmasi awak media, Kepala Distanakan, Ir Hj Triastami mengaku, pihaknya tidak bekerja sendiri. Hal itu pun telah dijelaskan kepada para mahasiswa saat dialog.
“Dalam melaksanakan program, Distanakan tetap harus bersinergi dengan instansi lain, misalnya industri terdapat Disperindag, begitu juga masalah UKM, masuk ranah Dinas KUKM. Untuk pengawasan, kita menjunjung keterbukaan. Apalagi TNI pun ikut mengawasi. Soal penyuluhan, itu bukan bagian kita karena ada BKP3,” bebernya.
Soal industri peuyeum, pihaknya menanggapi, konsep agribisnis tidak harus semuanya dikuasai sendiri. Jika ternyata petani beranggapan lebih menguntungkan apabila menanam tanaman lain, maka dipersilakan.
“Kalau dianggap gagal, yang jelas secara normatif kami tidak bekerja sendiri,” pungkasnya. (andri)
