KUNINGAN (MASS) – Tepat 55 Tahun yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah bangsa indonesia, salah satu peristiwa terbesar yang mengguncangkan seluruh sanubari bangsa ini.
Ya, tepat hari ini 1 September 55 tahun silam telah terjadi pemberontakan yang mengorbankan 7 Perwira TNI degan keji.
Yang sampai saat ini kita diyakinkan oleh para pendahulu kita bahwa dalangnya adalah PKI.
Pemberontakan tersebut konon dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan antara faksi-faksi politik orde lama.
Menurut buku pelajaran sejarah yang di ajarkan di sekolah-sekolah, PKI dengan ideologi komunisnya berusaha untuk mengkudeta pemerintah yang sah yang pada saat itu dipegang oleh Presiden Soekarno dengan pancasilanya.
Ambisi itulah yang mendorong PKI untuk mengkudeta pemerintahan yang sah dengan apa yang disebut pemberontakan dan revolusi.
Ketika kita berbicara sejarah memang tidak bisa hitam dan putih, contohnya peristiwa G30S PKI ini.
Banyak sekali versi cerita dari peristiwa G30 SPKI, ada yang menyebutkan dalangnya adalah PKI, ada yang menyebutkan dalangnya adalah Soeharto.
Ada juga yang menyebutkan dalangnya adalah Soekarno. Juga ada yang menyebutkan dalangnya adalah Amerika melalui CIA.
Kalau mau mengkajinya, semua mempunyai data dan rasionalisasinya masing-masing, sehingga kiraya sikap skeptis adalah hal yang wajar ketika kita berbicara masalah sejarah. Apalagi bagi kalangan akademisi dan mahasiswa.
Menghadapi berbagai perspektif ini tentu ada beberapa hal yang harus kita jadikan keyakinan bersama. Pertama adalah bahwa Ideologi komunis memang tak patut secara tunggal ditegaan di indonesia, karena ideologi ini menghendaki persamaan secara ekstrim dalam berbagai aspek kehidupan, tak boleh ada hak milik pribadi.
Kedua adalah peristiwa G30S PKI ini merupakan sebuah perbuatan biadab, terlepas dari siapapun yang mendalangi peristiwa ini.
G30SPKI pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang syarat akan politik dan ideologi, yaitu ideologi dan politik yang mendalanginya.
Dan politik itu sifatnya dinamis, akan terus berjalan dari masa kemasa. Walaupun telah hampir 55 tahun berlalu, kadangkala isu-isu PKI ini dijadikan alat untuk berpolitik.
Bisa dipakai untuk mencap lawan politik, ataupun digunakan sebagai alat pengalihan isu, bahkan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.
Pada saat orde baru misalnya. G30SPKI dijadikan dalih untuk meluluh lantakan cita-cita para pendiri bangsa kita.
Dahulu sebelum orde baru berkuasa bangsa kita dengan lantang meneriakan anti imperialisme dan kapitalisme serta penjajahan di dunia ini, pihak asing yang berniat mengeksploitasi kekayaan alam indonesia dengan iming-iming hutang luar negeri, ditolak mentah-mentah oleh bung karno.
Bung karno tak mau indonesia diintervensi dalam hal kebijakan oleh asing dan rakyat indonesia menjadi budak dinegeri sendiri.
Setelah G30SPKI orde lama berkuasa, nampak jelas perbedaanya. Karpet merah terbentang lebar bagi modal asing dan pinjaman luar negeri, sumber daya dan kekayaan alam di obral dan dijadikan jaminan hutang luar negeri.
Investasi asing dijadikan dalih pertumbuhan ekonomi, dan sebagai contoh Freeport yang merupakan tambang emas terbesar di dunia, jatuh ke tangan Amerika serikat pada orde ini.
Memang secara pertumbuhan ekonomi kita tinggi karena PDB perkapita kita tinggi dari hasil kegiatan industrialisasi, namun dibalik itu terdapat ketimpanga ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Orang-orang yang mengkritik ini di cap komunis dan PKI.
Kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan isu kebangkitan PKI, Masyarakat dibuat ketakutan dan was-was.
Dimulai dengan munculnya orang-orang gila yang menculik ulama, pengrusakan tempat ibadah, dan hal-hal lainnya. Dan hampir semua media, baik media televisi maupun media sosial, penuh dengan isu-isu kepabangkitan PKI.
Sampai kita semua dari orde baru hingga sekarang kita dilupakan pada ancaman yang nyata dan sebenarnya.Perselingkuhan Oligarkis, Politisi-Pengusaha.
Apa itu oligarki? menurut Prof. Jeffrey A. Winters, oligarki bukan haya sekedar minoritas yang menguasai mayoritas, tetapi merupakan sebuah usaha politik kekuasaan yang dilakukan oleh para pemilik harta kekayaan yang bertujuan untuk melegitimasi dan mempertahankan harta kekayaan yang dimilikinya.
Apakah memiliki dan mempertahankan kekayaan salah? Jelas tidak. Namun dalam konteks oligarki, memiliki dan mempertahankan disini dilakukan dengan cara-cara yang merugikan dan menindas rakyat banyak, dengan politik dan kekuasaan sebagai alatnya.
Oligarki ini merupakan siklus mata rantai yang sulit di putuskan, kekuasaan bukanlah tujuan bagi para oligarki, tetapi hanya sebagai alat untuk mempertahankan dan meligitimasi praktik-praktik mengeksploitasi kekayaan.
Yang dibidik pertama oleh para oligarki adalah kekuasaan melalui mekanisme Pemilihan Umum (PEMILU), tak peduli siapapun yang berkuasa, yang terpenting adalah orang yang berkuasa tersebut bisa memihak kepada oligarki.
Dengan kekayaan yang dimilikinya, para oligarki menyokong para aktor-aktor politik untuk bisa meraih kemenangan dalam pemilu, selain itu tak jarang oligarki tersebutlah yang sekaligus menjadi aktor politik.
Setelah itu, kebijakan pemerintah dan regulasi akan mudah meeka intervensi.
Mengapa oligarki ini berbahaya dalam kehidupan bernegara?
Yang menjadi dasar dari oligarki adalah keserakahan akan kekayaan. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk meraih kekayaan tersebut terutama dalam penguasaan sumberdaya alam dan industiralisasi.
Melalui berbagai regulasi dan peundang-undangan yang bukan hal mustahil bisa dengan mudah meeka beli dengan uang melalui suap dan gratifikasi.
Akibatya adalah ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat banyak.
Hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian, sumber mata air, maupun pertambangan dll. akan dengan mudah mereka miliki dan kuasai.
Masyarakat terusir dan tergusur dan kehilangan sumber mata penceharian dan kehidupan.
Lebih jauh jika oligarki ini terus berkuasa, adalah terjadinya ketimpangan eknomi. Yang miskin makin miskin, dan yang kaya makin kaya.
Kebijakan perundang-undangan dan regulasi pemerintah akan kurang berfihak kepada masyarakat banyak, dan hanya akan berfihak kepada segelintir orang saja.
Maka tak heran terkadang banyak di teemui kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dengan masyarakat.
Oligarki ini pada dasarnya merupakan sebuah penyelewengan dari Pancasila dan UUD 1945, yang mana Pancasila dan UUD 45 ini menghendaki hasil dari proses Demokrasi dan Politik itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Bukan hanya untuk segelintir orang saja.
Terakhir, jangan sampai kita lupa bahwa ada ancaman nyata di negeri ini yaitu oligarki politik, persekutuan antara para pengusaha dengan politisi yang sudah terjadi sejak orde baru berkuasa sampai sekarang.
Waspada terhadap PKI memang perlu, tetapi jangan sampai kita terlena dan masuk kedalam pusaran narasi yang dibuat oleh media, hingga kita melupakan hal yang sifatnya faktual yang menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Tulisan ini merupakan pengejawantahan dari kersahan saya sebagai seorang yang di pikuli tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Maka saya berharap, jangan beri saya stigma PKI.
Haerul Jamal
Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Pengurus Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) Wil. Cirebon
