KUNINGAN (MASS) – Rencana kunjungan kerja (kunker) ke Menado dan Bali, diminta oleh beberapa kalangan untuk dibatalkan. Sebab kalau hanya sekadar ditunda, maka rencana tersebut dipastikan akan tetap dilaksanakan.
Boy Sandi Kartanegara misal, direktur Merah Putih Institute ini menilai, kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk studi banding ke luar pulau.
“Dalam kondisi seperti ini, saya pikir kurang bijak juga jika para Yth ini memaksakan untuk melakukan study banding hingga keluar pulau. Bukan saja dari aspek biaya yang harus dikeluarkan, aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan mengingat pandemi belum mau beranjak pergi,” ujarnya.
Lebih baik, sambung Boy, simpan dulu nafsu untuk terbang kesana-sini dengan kemasan study. Alihkan kepada kegiatan yang betul-betul menyelamatkan kepentingan masyarakat konstituen yang sudah memilihnya.
“Misalnya, dibuat akses wifi untuk siswa-siswi yang masih harus belajar online kan lebih bermanfaat. Sekali lagi saya sih berharap, rencana stuband itu dikaji kembali. Biaya yang sudah dipersiapkan dapat dialihkan untuk membantu kesulitan konstituen secara riil dan kongkret,” sarannya.
Pengamat lainnya, Soejarwo, mengeluarkan pernyataan senada. Alangkah bijaknya, kata dia, rencana kunjungan kerja ke luar pulau dibatalkan bukan sekedar ditunda.
“Situasi “darurat” dengan semakin meningkatnya warga Kuningan yang terpapar virus corona yang mengharuskan Pemkab Kuningan untuk melakukan refocusing APBD murni dan APBDP 2020, hendaknya menjadi keprihatinan bersama terutama mereka yang punya kewenangan menetapkan dan mengelola APBD untuk lebih difokuskan pada penanganan dari dampak covid 19,” paparnya.
Ketika anggota dewan memaksakan diri untuk kunker ke luar pulau dalam situasi “darurat” anggaran , akan memunculkan kesan kurang simpati masyarakat kepada lembaga legislatif.
“Kalaupun muncul argumentasi dari DPRD Kabupaten Kuningan bahwa anggaran untuk kunker tersebut sudah dialokasikan dalam APBD, apakah menjadi sesuatu yang “melanggar” aturan jika anggaran itu dikembalikan ke Kas Daerah, dan peruntukannya dipindahkan pada kebutuhan penanganan covid 19?,” ucapnya.
Apabila hanya sekadar melakukan penundaan kunker yang rencananya akan dilakukan pada akhir September ke Desember dan bukan membatalkannya, jangan salahkan masyarakat jika memunculkan sikap antipati mereka terhadap para wakilnya.
“Terlebih rencana kunjungan kerja ke luar pulau dipastikan akan menghamburkan anggaran yang tidak sedikit,” tukasnya. (deden)
