KUNINGAN (MASS) – Kuningan Institute merilis hasil survei persepsi publik terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kuningan dalam mengatsi wabah covid 19. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik banyak yang meyakini bahwa akan terjadinya kebocoran (korupsi) anggaran covid-19.
“Berdasarkan hasil suvei kami, 67,9% publik meyakini adanya kebocoran anggaran untuk penanganan covid 19, sementara 12,1% tidak meyakini adanya kebocoran anggaran dan sisanya 20% mengaku tidak tahu,” ungkap Agus Kusman selaku direktur Kuningan Institute.
Survei memberikan pertanyaan terbuka kepada responden tentang pengetahuan responden tenang adanya kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Ada sebanyak 70,7% mengetahui adanya kebijakan PSBB dan sisanya tidak mengetahui adanya kebijakan PSBB sebanyak 29,3%.
Sementara itu, terkait dengan anggaran penanganan corona yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebanyak 41,1 M, mayoritas masyarakat Kuningan tidak mengetahui adanya anggaran itu sebanyak 68,5 %, sedangkan publik yang mengetahui yaitu 31,5%.
Selain itu juga survei ini mendapatkan hasil bahwa publik menyetujui pembelian rumah sakit sebanyak 44,8%, sangat setuju pembelian rumah sakit sebanyak 13,8 %, kurang setuju pembelian rumah sakit 19,4% dan tidak setuju sebanyak 19,6%.
“Dalam Survei ini, kami menemukan data bahwa mayoritas masyarakat Kuningan menyetujui pembelian rumah sakit dan mengetahui adanya anggaran 41,1 M yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, namun meyakini dalam anggaran tersebut adanya kebocoran dan tidak sampai kepada masyarakat. Dari 32 kecamatan, hanya 1 Kecamatan yang mendapatkan trend positif yang meyakini anggaran sampai ke masyarakat, 31 Kecamatan lainnya meragukannya. Usia milenial mendominasi ketidakyakinan anggaran Covid19 sampai kepada masyarakat,” papar Agus.
Agus menambahkan, dari 44,8% publik yang menyetujui pembelian rumah sakit, berpersepsi bahwa anggaran covid diyakini tidak sampai kepada masyarakat. Dalam hal persepsi adanya kebocoran/korupsi dalam anggaran covid pun didominasi oleh kalangan milenial yang berusia 15-29 tahun sebesar 37,7% dari 67,9% persepsi publik tentang adanya kebocoran anggaran covid-19.
Pembagian sembako juga mendapatkan sorotan yang lumayan, dari 32 kecamatan berdasarkan responden disemuanya terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tapi tidak mendapatkannya.
“Dalam survei ini masyarakat mengetahui adanya bantuan sembako, namun dalam penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran sehingga banyak warga yang harusnya layak menerima tidak menerima bantuan sembako itu,” sambung Agus.
Ia berharap hasil survei ini dapat berguna untuk pengambil keputusan sebagai bahan dalam mengeluarkan kebijakan publik terkait penanganan pandemi virus corona ini.
“Melalui survei ini kami ingin membantu pemerintah dan berperan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan supaya menjadi pertimbangan pemda dalam mengambil kebijakan kedepannya,” pungkas Agus. (deden)
